Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah meminta DPRD agar memaksimalkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah setempat.

"Permintaan tersebut disampaikan ketika kami konsultasi tentang LKPj Kepala Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2018 baru-baru ini," ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD provinsi setempat, Surinto ST di Banjarmasin, Jumat.

Selain itu, dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri mengingatkan DPRD agar memaksimalkan fungsi pengawasan, kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

"Dengan memaksimalkan fungsi pengawasan dan pembahasan LKPj tersebut, Ditjen Otda Kemendagri berharap agar DPRD dapat memberikan rekomendasi detail, kemudian menjadi catatan perbaikan kinerja tahun berikut," katanya.

Ia menerangkan, konsultasi dengan Kemendagri dalam hal ini melalui Ditjen Otda tersebut mengenai LKPj yang merupakan laporan kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) selama setahun yang baru berlalu dalam mengacu rencana kerja dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setempat.

Oleh karena itu, dengan melihat LKPj Kepala Daerah Kalsel 2018, mantan anggota DPRD Tanbu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut agak mengkhawatirkan capaian pembangunan provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.

"Kini sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kalsel 2016 - 2021, yang berarti sisanya tinggal dua tahun lagi. Semoga bisa terkejar atau terealisasi sesuai target waktu," lanjutnya.

Dalam konsultasi Pansus III DPRD Kalsel yang diketuai Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH dari Partai Golkar itu, atas nama Kemendagrinya, Ditjen Otda hanya memberikan arahan yang bersifat normatif.

Sebagaimana pembidangan Komisi III DPRD Kalsel, maka Pansus III lembaga legislatif itu secara umum membahas bidang pembangunan dan infrastruktur yang ada dalam LKPj Kepala Daerah provinsi setempat tahun anggaran 2018.

Guna menambah wawasan atau bahan masukan dalam pembahasan LKPj 2018 tersebut, Pansus III DPRD Kalsel juga melakukan studi komparasi ke lembaga legislatif DKI Jakarta, demikian Surinto.*


Baca juga: Laju pertumbuhan ekonomi Mataram turun akibat gempa

Baca juga: DPRD Kulon Progo berikan catatan khusus LKPJ Bupati 2018

Pewarta: Sukarli
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019