13 penyandang disabilitas lolos seleksi CPNS Jawa Tengah

saya berharap, nanti bisa bekerja, menjaga integritas, nama baik, tidak korupsi, jujur, agar mendapat keberkahan...

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 13 penyandang disabilitas lolos seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mereka menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah tentang Pengangkatan CPNS Provinsi Jawa Tengah Formasi 2018 pada Jumat dalam acara yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur di Semarang.

Mohamad Hikmat (26), penyandang tunadaksa, ada di antara ribuan CPNS yang menerima SK Pengangkatan. Dia mengaku sebelumnya sempat pesimistis dapat lolos seleksi penerimaan CPNS dan menjadi pengajar di SLB Negeri Kabupaten Batang.

Bagi warga Kampung Cicau, Desa Selaawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, itu perjalanan mengikuti seleksi CPNS tidaklah mudah, apalagi dia harus menggunakan alat bantu untuk berpindah tempat karena tidak mempunyai dua kaki.

Anak keempat dari pasangan Rahmat Ali (64) dan Umaisi (61) itu sempat ketinggalan kereta api di Stasiun Tawang Semarang usai mengikuti tes seleksi penerimaan CPNS di Stadion Pandanaran Wujil, Ungaran.

"Saya tidak banyak berharap karena untuk berjalan saja, saya harus dibantu skate board. Saya hanya ingin tahu saja, bagaimana perjalanan menjadi CPNS itu, biar mendapat pengalaman," katanya.

Dengan berpengalaman menjadi pengajar di SLB Ajiterep Cimahi, SLB Adzkia, SLB Budi Nurani, SLB Bakti Pertiwi, dan tenaga lepas di kantor BPJS, Hikmat berharap bisa menjadi pegawai negeri yang baik.

"Tentu saya berharap, nanti bisa bekerja, menjaga integritas, nama baik, tidak korupsi, jujur, agar mendapat keberkahan. Selain itu, bisa memotivasi orang lain, untuk tergerak lebih maju," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan SK Pengangkatan CPNS kepada Hikmat berpesan agar dia tetap bersemangat dan pantang mundur, menjaga integritas, serta tetap "mboten korupsi dan mboten ngapusi" (tidak korupsi dan tidak berbohong).

Gubernur mengatakan pemerintah provinsi sudah berulang kali meminta pemilik gedung perkantoran dan pelayanan publik menyediakan fasilitas yang ramah difabel, termasuk pedestrian.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, termasuk musyawarah mengenai rencana pengembangan wilayah.

"Bantuan pelatihan maupun sarana dan prasarana juga kami berikan," katanya.