Ambon (ANTARA) - Kota Ambon dinyatakan masuk dalam 25 besar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan kategori Baik di antara Pemerintah Daerah se-Indonesia.
"Ambon termasuk 25 besar pemerintah kota yang ber-indeks Baik dengan indeks sebesar 2,93," kata Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Joy Reiner Adriaansz di Ambon, Jumat.
Ia menyatakan, setelah melalui proses evaluasi oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB RI) terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kota Ambon cukup membanggakan dibanding 73 Kota lainnya yang meraih indeks di bawah 2,6 (cukup/kurang).
"Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Ambon mampu memberikan hasil yang mengejutkan, yakni dengan indeks sebesar 2,93, walaupun evaluasi SPBE baru pertama kali diselenggarakan. Nilai terendah untuk kategori Baik adalah 2,6," katanya, Jumat.
Ia mengatakan, pada penilaian pertama ini, baru ada penilaian Baik sebagai nilai tertinggi. Belum ada Pemerintah Kota yang mampu di atas kategori Baik.
Dijelaskannya, aspek penilaian SPBE meliputi, domain kebijakan SPBE, tata kelola, dan domain layanan SPBE.
Baca juga: Pandeglang tiga besar pelaksana SPBE se-Indonesia
"Nilai tertinggi Ambon ada pada domain layanan SPBE (nilai 3,12) dengan rincian administrasi pemerintahan 3,00 dan pelayanan publik 3,33. Di samping itu, yang mendukung yakni nilai domain tata kelola yang terdiri dari strategi dan Perencanaan (3,00) dan TIK (3,00)," ujarnya.
Ia mengakui, pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan Wali kota, Wakil Wali kota, Sekretaris Kota Ambon serta seluruh pimpinan perangkat daerah beserta lingkup Pemerintah Kota Ambon atas komitmen dan dukungan yang diberikan.
"Ini merupakan modal yang utama untuk mencapai prestasi lebih baik lagi di masa mendatang," ujarnya.
Joy menambahkan, tahun 2019 Pemerintah Kota Ambon juga telah mengikuti penilaian Smart City yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI, Kantor Staf Presiden , Kementerian PAN RB serta Bappenas.
Hasilnya Kota Ambon terpilih menjadi salah satu Kota menuju 100 Smart City Tahun 2019, dimana penandatanganan Nota Kesepahamannya direncanakan berlangsung 30 April 2019 di Jakarta.
Baca juga: Kementerian PANRB evaluasi SPBE seluruh instansi pemerintah
Baca juga: PUPR raih penghargaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019