Indonesia dorong kerja sama global cegah pendanaan terorisme

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mendorong pembentukan kerja sama global untuk mencegah pendanaan terorisme, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir menghadiri Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB bertema "Threats to International Peace and Security caused by terrorist acts: Preventing and Combating the Financing of Terrorism" di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis (28/3).

Masyarakat internasional harus bekerjasama secara inovatif dan beradaptasi untuk mencegah dan mengatasi maraknya pendanaan terorisme, kata Wamenlu RI A.M. Fachir.

Dalam Debat Terbuka DK PBB yang juga dihadiri oleh sebagian besar negara anggota PBB, Wamenlu RI menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk pendanaan terorisme.

Wamenlu Fachir mengingatkan bahwa aksi terorisme di kota Christchurch, Selandia Baru pada 15 Maret 2019, membuktikan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat terbebas dari ancaman terorisme.

Secara khusus, Wamenlu RI juga menyambut baik komitmen peningkatan kerja sama internasional, termasuk adopsi Resolusi 2462, mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme, dimana Indonesia menjadi salah satu negara sponsor bersama.

Wamenlu Fachir pun menegaskan pentingnya pengadopsian dan implementasi berbagai komitmen internasional, seperti Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, berbagai Resolusi DK PBB terkait, serta Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), dalam peraturan perundangan di masing-masing negara.

Selanjutnya, Wamenlu RI menegaskan pentingnya untuk meningkatkan adaptasi masyarakat internasional dalam merespon berbagai perkembangan teknologi di bidang keuangan dan informasi, melalui kebijakan yang tegas, fleksibel, inovatif dan praktis.

Selain itu, Wamenlu Fachir mendorong peningkatan kerja sama global, antara lain melalui pertukaran informasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan unit intelejen keuangan, serta koordinasi antar badan dan komite PBB terkait, termasuk konsultasi dan bersinergi dengan FATF.

Wamenlu Fachir juga berbagi pengalaman mengenai upaya kerja sama yang dilakukan Indonesia melalui penyelenggaraan KTT Penanggulangan Pendanaan Terorisme untuk melakukan penilaian risiko serta menganalisa ancaman dan dampak pendanaan teroris di kawasan Asia Pasifik.

"Indonesia secara terus-menerus meningkatkan kapasitas perangkat hukum dan infrastuktur, antara lain melalui Strategi Nasional (Stranas) Tindak Pidana Pendanaan Teroris, serta penguatan kerja sama antar kementerian/lembaga dan sektor swasta," ujarnya.

Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB tentang penanggulangan pendanaan terorisme itu dipimpin Menlu Perancis, Jean-Yves Le Drian. ***2***