Indonesia tegaskan dukungan terhadap perdamaian di wilayah Sahel

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir dalam pertemuan tingkat menteri di Dewan Keamanan PBB menegaskan dukungan terhadap upaya perdamaian di wilayah Sahel di Afrika.

Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai G5 Sahel Joint Force (G5S JF) itu berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis (28/3), seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kemenlu RI yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wamenlu RI A.M. Fachir dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup untuk mengatasi penyebab konflik di wilayah Sahel, yakn perbatasan di Afrika antara Sahara ke utara dan daerah yang lebih subur di selatan.

Di hadapan anggota DK PBB dan negara anggota G5 yang hadir, Wamenlu Fachir menceritakan pengalaman Indonesia dalam penanganan terorisme melalui pelatihan di Jakarta Centre for Law and Enforcement Cooperation (JCLEC), dan upaya polri berkolaborasi dengan tokoh agama serta masyarakat dalam mengangani aktivitas militan sekaligus melakukan proses deradikalisasi.

Pada kesempatan itu, Wamenlu RI juga menegaskan dukungan Indonesia untuk menciptakan perdamaian di wilayah Sahel, termasuk inisiatif G5S JF.

G5S JF merupakan inisiatif lima negara yaitu Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, dan Mauritania guna memastikan keamanan di wilayah Sahel, khususnya mengatasi terorisme dan kejahatan terorganisir.

Wamenlu Fachir menyampaikan tiga poin penting dalam upaya mengatasi konflik berkaca dari pengalaman Indonesia dalam mengatasi terorisme.

Pertama, menekankan perlunya mencapai kemajuan konkret di lapangan. Hal itu, menurut Fachir, bertujuan untuk memastikan kredibilitas G5S JF. Oleh karena itu, operasionalisasi komponen polisi G5S JF sangat diperlukan untuk memastikan operasi dan tindak lanjut yang efektif, termasuk proses peradilan.

Kedua, pentingnya peningkatan kapasitas, termasuk pengumpulan informasi intelijen, penanganan kekerasan ekstremisme dan pendanaan kelompok ekstrimis, serta pengamanan perbatasan.

Ketiga, Wamenlu RI menyampaikan pentingnya upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat. G5S JF harus mampu memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ajakan kelompok ekstrimis.

“Memenangkan hati dan pikiran masyarakat merupakan aspek terpenting dan menjadi dasar dalam mengalahkan terorisme," ujar Wamenlu Fachir.

Lebih lanjut, Wamenlu RI menegaskan bahwa upaya penanganan terorisme harus dibarengi dengan upaya mengatasi akar masalah, termasuk memajukan pembangunan dan moderasi.

Selain itu, peningkatan kapasitas negara sehingga dapat hadir dan memberikan layanan dasar kepada masyarakat merupakan langkah penangkalan terorisme yang utama.

Pertemuan Tingkat Menteri DK PBB mengenai G5S JF merupakan inisiatif Perancis dan Burkina Faso yang bertujuan untuk membahas dukungan yang dapat diberikan kepada G5S JF. ***2***