Teheran (ANTARA News) - Mantan Presiden Iran, Mohammad Khatami, Sabtu, kembali menyerang pemerintahan penerusnya, Mahmoud Ahmadinejad, dengan mengatakan pemerintah Iran tidak boleh menganggap diri sebagai "Utusan Istimewa Tuhan", tulis kantor berita ISNA. "Kriteria utama adalah hati nurani rakyat dan bukan menganggap diri sebagai utusan istimewa Tuhan," kata Khatami, saat bertemu anggota partai Hambastegi (Solidaritas) yang merupakan partai kelompok reformis. "Titik balik revolusi Islam (1979) adalah mengedepankan kepentingan rakyat, bukan supaya tetap memerintah dengan segala cara," kata Khatami. Khatami(64, memilih tidak terlibat secara langsung dalam kampanye pemilihan parlemen yang akan berlangsung Maret 2008, namun dia dan mantan presiden Akbar Hashemi-Rafsanjani dikenal para pengamat sebagai pemimpin oposisi terhadap Ahmadinejad. Khatami pada Jumat juga hadir pada kongres tahunan partai reformis utama di Iran, Partisipasi Islam Iran (IIPF). Partai tersebut secara tidak resmi telah memulai kampanye untuk Pemilu dan mereka mengeritik pedas kebijakan-kebijakan Ahmadinejad. "Langkah yang tidak demokratik (dari pemerintah) hanya akan memperbanyak masalah di masyarakat dibanding menyelesaikannya," kata ketua IIPF, Mohsen Mirdamadi, saat konferensi partai tersebut di Teheran. Selain Khatami, hadir pula ketua partai Gerakan kebebasan, Ebrahim Yazdi, dan mantan menteri dalam negeri, Abdollah Nouri. Keduanya dikenal sebagai dua sosok paling terkenal dari oposisi. Acara itu dihadiri beberapa diplomat dari berbagai kedutaan di Teheran. Kalangan reformis Iran khawatir adanya manipulasi dalam Pemilu 2008 dan ketidakberesan pada Dewan Pengawal --sejenis senat-- serta kementerian dalam negeri. Kedua badan tersebut merupakan pihak yang menangani Pemilu dan mereka dekat dengan sayap politik Ahmadinejad. "Di saat negara ini sedang menghadapi krisis dari dalam maupun luar negeri, Pemilu dapat menjadi titik balik," kata Mirdamaid. "Kami hanya minta pemerintah dan Dewan Pengawal menyelenggarakan Pemilu yang bebas dan sehat." Kementerian dalam negeri berwenang mengurus aspek teknis Pemilu sedangkan Dewan Pengawal, yang kebanyakan beranggotakan kaum konservatif serta pemuka agama, bertugas mengawasi persyaratan ideologis para calon anggota parlemen. Dewan tersebut menggugurkan lebih dari 2.500 calon pada Pemilu parlemen 2004 tanpa memberikan alasan rinci, demikian DPA.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
