Banjir rugikan masyarakat dan infrastruktur senilai Rp106 miliar

Bantul (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat kerugian dari kerusakan infrastruktur dan materiil masyarakat akibat banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu mencapai sebesar Rp106 miliar.

"Total kerugian infrastruktur dan masyarakat digabung dengan Dinas PU (Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman) kurang lebih hampir Rp106 miliar," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Kamis.

Menurut dia, kerusakan infrastruktur karena banjir dan tanah longsor pada Minggu (17/3) itu terjadi di beberapa jembatan, akses jalan dan tanggul sungai, sementara kerugian yang dialami masyarakat berupa kehilangan harta benda dan kerusakan rumah.

Namun demikian, kata dia, taksiran kerugian yang dihimpun BPBD dan Dinas PUPKP Bantul itu belum termasuk infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun Pemda DIY, sebab penanganannya ada yang langsung dari pusat maupun provinsi.

"Itu belum (kerusakan) talud di Sungai Opak-Oya, karena menjadi urusan Balai Besar Wilayah Sungai Opak (BBWSO), jadi ada tiga kewenangan, yang ditangani kabupaten, provinsi dan pusat. Dan yang Rp106 miliar itu yang ditangani Bantul," katanya.

Dwi mengatakan, terkait dengan kerusakan rumah, semuanya disebabkan karena tertimpa material tanah longsor, namun kalau rumah yang terdampak banjir tidak rusak, hanya saja sebagian harta benda rusak maupun hanyut terbawa arus banjir.

"Kalau rumah rusak berat sekitar 10 rumah, yang rusak sedang juga ada 10 rumah. Sebagian besar ada di Imogiri, Dlingo karena terdampak longsor dan ada juga rumah yang roboh. Paling banyak kerugian di sektor material dari peralatan rumah tangga," katanya.

Dia mengatakan, terhadap korban bencana alam tersebut, pemerintah daerah akan mengupayakan memberikan bantuan stimulan untuk meringankan beban korban dengan memperhatikan skala prioritas, terutama yang rumahnya rusak agar bisa ditinggali.

"Bukan ganti rugi, istilahnya bantuan stimulan pemerintah untuk pemulihan, nilainya tergantung tingkat kerusakannya dan bentuknya bukan uang tapi bahan bangunan, kita tidak akan pernah memberi uang, tapi barang supaya bisa dimanfaatkan," katanya.*