Wakil Bupati Sugianto didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian M Iman Topik seta Kabag Organisasi Setda, Sri Lestari menyampaikan pesan Bupati Barito Utara H Nadalsyah agar seluruh perangkat daerah dapat mendukung pelaksanaan SPBE di Barito Utara dengan bersinergi antar perangkat daerah yang berpedoman pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
"Diharapkan nantinya, pelaksanaan SPBE di Kabupaten Barito Utara bisa lebih baik lagi. Untuk Kabupaten Barito Utara hasil penilaian yang diperoleh yakni 1,81 (cukup)," kata Wabup Sugianto.
Acara tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta pejabat negara lainnya.
Wakil Presiden menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada para instansi pemerintah dengan predikat baik dan baik sekali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Bapetan, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, dan Polda Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Batang, dan Pemkab Pandeglang.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa perkembangan teknologi internet, perilaku masyarakat dan pelayanan banyak berubah dalam berbagai sektor baik hal perizinan, perbankan hingga perpajakan. Selain membutuhkan sistem pengelolaan digital yang baik pada institusi, juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan.
Untuk berkoordinasi antar instansi pemerintahan, Jusuf Kalla mengharapkan adanya jaringan komunikasi nasional yang dapat mengintegrasikan informasi baik antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
"Harapan kita adalah bagaimana suatu bangsa bisa lebih terpadu, kualitas pelayanan bisa lebih baik dan lebih baik lagi dengan adanya standarisasi," kata Wakil Presiden.
Jusuf Kalla mengapresiasi instansi pemerintah yang telah memperoleh penghargaan dalam pelaksanaan SPBE dan untuk instansi yang masih belum memperoleh nilai baik, agar segera berbenah.
Dia mengibaratkan bahwa saat ini yang memperoleh penghargaan sebagai Unicorn sedangkan yang belum sebagai StarUp. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kembali pentingnya akselerasi penerapan SPBE terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.
"Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi," ujar Kalla.
Dalam sambutannya, Menteri PAN dan RB, Syafruddin, Penilaian SPBE bertujuan untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, efektif dan efisien, serta terintegrasi penuh dari pusat hingga ke daerah.
SPBE diserahkan kepada 616 instansi pemerintah, yang terdiri dari instansi tingkat pusat, pemerintah daerah, dan Polri dengan kategori penilaian baik, baik sekali dan memuaskan sebanyak 13 persen dan cukup serta kurang sebanyak 87 persen.
Dari 616 instansi, kategori penilaian baik, baik sekali dan memuaskan dari 34 kementerian sebanyak 74 persen, 27 LPNK 53 persen, 34 Pemprov sebanyak 41 persen, 370 Pemkab sebanyak 8 persen dan 88 Pemkot sebanyak 25 persen.
Evaluasi SPBE bukan untuk mencari instansi yang baik atau buruk, yang menang atau kalah, tetapi untuk memotret kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan daerah. Untuk tahapan evaluasi SPBE dimulai dari sosialisasi evaluasi, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan terakhir observasi lapangan.
Untuk mendapatkan penilaian evaluasi SPBE yang objektif dan independen, Kementerian PANRB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.
"Melalui evaluasi SPBE, pemerintah mendapatkan data baseline pelaksanaan SPBE nasional. Data baseline ini akan digunakan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan," ujar Syafrudin.*
Baca juga: Pandeglang tiga besar pelaksana SPBE se-Indonesia
Baca juga: JK: Teknologi komunikasi efisiensi urusan kepemerintahan
Pewarta: Kasriadi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
