DPR: hoaks-ujaran kebencian teror demokrasi

Jangan mudah mempercayai sebuah informasi yang diterima, apalagi yang dibumbui dengan kata-kata bombastis yang disajikan tanpa fakta dan data

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai informasi bohong atau hoaks dan ujaran kebencian merupakan teror terhadap demokrasi karena itu agar bisa keluar, maka bangsa Indonesia harus meningkatkan literasi digital.

"Jangan mudah mempercayai sebuah informasi yang diterima, apalagi yang dibumbui dengan kata-kata bombastis yang disajikan tanpa fakta dan data," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta.

Hal itu dikatakannya saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi "Melawan Hoaks untuk Menciptakan Suasana Pemilu 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk di Media Sosial" di Jakarta, Kamis.

Bambang menyerukan setiap pihak agar mengantisipasi dan memberantas hoaks dan ujaran kebencian karena dikhawatirkan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu, akan membuat penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di berbagai platform media sosial akan semakin massif dan agresif.

Dia menjelaskan, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2017 saja, penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai 50 persen dari jumlah penduduk di Indonesia, atau tepatnya berjumlah 143,26 juta jiwa.

"Tidak heran jika hasil Survei Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) tahun 2017 menyebutkan bahwa 92,40 persen saluran penyebaran berita bohong dilakukan menggunakan media sosial, dengan 91,8 persennya adalah jenis hoaks yang berhubungan dengan sosial politik," ujarnya.

Bambang menilai, besarnya penetrasi internet terhadap rakyat Indonesia, ternyata malah disalahgunakan orang-orang yang ingin meraih kekuasaan dengan cara-cara yang merusak.

Menurut dia, menyebarkan hoaks sama saja dengan menyulut api kebencian dan membuka jurang perpecahan bangsa dan tindakan seperti ini harus dilawan bersama.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, di bidang sosial politik, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian sering kali digunakan sebagai kampanye hitam untuk menyerang kandidat peserta Pemilu, dan dari 10 hoaks yang beredar, 7 di antaranya terkait dengan Pemilu 2019.

"Kita masih ingat bagaimana hebohnya hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos, pendatang Cina diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS, jika menang Jokowi akan ganti KH Ma'ruf Amin dengan Ahok, larangan azan dan pemakaian jilbab, serta berbagai kehebohan hoaks lainnya," paparnya.

Dia meminta semua komponen bangsa harus mampu mengambil peran untuk memberantas berita bohong dan ujaran kebencian karena apabila dibiarkan akan menjadi wabah yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghambat jalannya proses pembangunan.

Menurut Bambang, masyarakat selain aktif sebagai pemilih, harus dapat menjadi bagian dalam komunitas politik yang terbuka, obyektif, informatif dan edukatif.

"Peran seluruh anak bangsa dalam menciptakan pelaksanaan Pemilu 2019 yang lancar dan damai sangat besar. Gunakan kreatifitas yang dimiliki untuk memberantas berita bohong dan ujaran kebencian," katanya.