Ini menjadi pembuktian bahwa ISPO sebagai penyelamat lingkunganJakarta (ANTARA) - Komite Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) telah mengeluarkan 502 sertifikasi ISPO yang meliputi areal lebih dari empat juta hektare selama delapan tahun sejak dibentuk pada 2011 hingga Maret 2019.
Ketua Sekretariat Komisi ISPO R Azis Hidayat di Jakarta, Rabu mengatakan, 502 sertifikat tersebut terdiri atas 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma dengan luas total areal areal 4.115.434 hektare.
"Ini menjadi pembuktian bahwa ISPO sebagai penyelamat lingkungan," katanya dalam acara 3rd International Conference and Expo on Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-ISPO).
Dari sertifikasi tersebut tanaman menghasilkan seluas 2.765.569 hektare dengan total produksi tandan buah segar (TBS) 52.209.749 ton per tahun dan CPO 11.567.779 ton per tahun serta produktivitas 18,81 ton per hektar dan kadar rendemen rata-rata 22,23 persen.
Aziz merinci dari 502 sertifikasi tersebut terdiri dari perusahaan swasta 459 sertifikat, dengan luas areal 3.905.138 hektare atau 50,66 persen dari luas total 7,707 juta hektare.
Kemudian PT Perkebunan Nusantara 34 sertifikat, dengan luas areal 204.590 hektare atau 28,80 persen dari luas total 710 ribu hektare, dan koperasi pekebun plasma-swadaya 9 sertifikat seluas 5.796 hektare atau 0,11 persen dari luas total 5,613 juta hektare.
Menurut Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Irmijati Rachmi Nurbahar, sertifikat ISPO ini menjadi pembuktian bahwa sebenarnya pola perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menerapkan prinsip dan kriteria keberlanjutan (sustainability).
"Sehingga kelapa sawit bukan hanya strategis dan prospektif dan bagian solusi untuk mengatasi kemiskinan. Tapi sebagai pembuktian Indonesia membangun kelapa sawit berdasarkan prinsip berkelanjutan, dan sertifikat ISPO-lah sebagai buktinya," ujarnya.
Melihat pentingnya ISPO, Ketua pelaksana ICE-ISPO sekaligus Ketua Pengawas Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gaperindo) Gamal Nasir, berharap setiap instansi atau lembaga pemerintah bisa satu visi untuk memajukan ISPO guna kemajuan kelapa sawit Indonesia.
"Jangan ada lagi pihak yang menjelek-jelekan ISPO, sebab ISPO adalah jati diri kelapa sawit Indonesia," kata mantan Dirjen Perkebunan itu.
Sementara itu, Menteri Pertanian periode 2000-2005 Bungaran Saragih membenarkan bahwa Indonesia sudah sadar pentingnya sustainable dan indikatornya adanya sertifikat ISPO dan dibuktikan setiap tahunnya yang terus meningkat.
"Sebenarnya kita sudah bisa memproduksi CPO yang bersertifikat sustainable melebihi keinginan dari kebutuhan Eropa yang menginginkan CPO yang sustainable," katanya.
Bungaran berharap sertifikat ISPO bisa lebih maju dari Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO), standar yang diterapkan negara-negara konsumen CPO, sebab yang dibawa ke international adalah ISPO.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri menyatakan, ISPO seyogyanya menjadi standar yang diterima industri CPO dan turunannya di dalam negeri dan pasar global.
"Program pembangunan sawit berkelanjutan akan terus diperjuangkan pemerintah," katanya.
Baca juga: Sertifikasi ISPO tangkal kampanye negatif industri perkebunan sawit
Baca juga: Dirjen Perkebunan minta perusahaan sawit ikuti standar ISPO
Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
