Indonesia defisit tenaga informasi geospasial hingga 20.000 orang

Jakarta (ANTARA) - Badan Informasi Geospasial (BIG) mengungkao adanya defisit tenaga kerja sebanyak 20.000 untuk memenuhi kebutuhan pemetaan tematik dan nasional di Indonesia.

"Kita merasakan jumlah SDM informasi geospasial yang berkualitas di Indonesia saat ini masih sangat kurang Pak Menteri. Hitungan dari BIG, Indonesia defisit kira-kira 20.000 tenaga informasi geospasial dari level SMK sampai S1," kata Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin di depan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro yang hadir pada Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2019 di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan pemetaan dengan skala lebih besar dan detail seperti untuk keperluan reforma agraria, tata ruang, peta rawan bencana, kawasan ekonomi eksklusif dan kawasan industri.

Untuk arah kebijakan strategis ke depan dalam pembangunan berbasis informasi geospasial, dia menekankan pada peningkatan upaya pemenuhan jumlah sumber daya manusia informasi geospasial berkualitas dalam memenuhi permintaan melalui peningkatan SDM terutama sarjana di pemerintah daerah.

"Kalau kita ingin menguatkan daerah nanti dengan kelembagaan (informasi geospasial) ini maka SDM-nya pun perlu diperkuat," ujarnya pada Rakornas BIG ang bertemakan "Pembangunan Berbasis Informasi Geospasia

Dia berharap agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong peningkatan lulusan SMK putera-puteri Indonesia yang terampil untuk bidang geospasial.

Dia mengatakan kebutuhan peta-peta tematik mendesak dan beragam sementara surveyor yang akan dikerahkan ke seluruh Indonesia juga masih terbatas. Oleh karenanya, perlu peningkatan SDM berkualitas untuk melaksanakan pemetaan di tingkat daerah secara cepat dan tepat.

Dia mendapatkan keluhan dari pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam memahami data informasi geospasial yang banyak diterima karena tidak memiliki tenaga ahli dalam membaca data itu. Terkait hal itu, maka memang dibutuhkan ahli untuk membantu pemerintah daerah memahami data informasi geospasial untuk menjadi masukan dalam rencana pembangunan wilayah.