Gubernur nilai program KB Kaltim belum optimal

Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menilai program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) hingga kini belum optimal, karena masih kekurangan tenaga penyuluh KB sehingga perjalanannya masih timpang.

"Provinsi Kaltim memiliki 841 desa dan 197 kelurahan, sementara jumlah penyuluh KB hanya 172 orang. Kondisi ini menjadikan program KKBPK berjalan meski dengan keterbatasan SDM dan anggaran," kata Isran saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KKBPK di Samarinda, Rabu.

Ia mengatakan rekrutmen tenaga penyuluh lapangan KB, penyuluh lapangan pertanian, dan tenaga pendidik jenjang SMA menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak.

Jadi, lanjutnya, meski tidak ada formasi penerimaan dari pemerintah pusat untuk mencukupi kekurangan penyuluh, maka daerah tidak bisa melakukan rekrutmen tenaga penyuluh, termasuk tenaga pendidik.

Walau ada keterbatasan SDM maupun anggaran, ia tetap memberikan semangat kepada semua pihak mulai pemerintah provinsi, BKKBN, Dinas Kependudukan dan KB di kabupaten/kota harus tetap optimis menyukseskan program KKBPK di Kaltim.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan BKKBN RI, Siti Fathonan mengatakan rekrutmen tenaga penyuluh KB, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), menerapkan kebijakan zero growth, yakni rekrutmen pegawai baru disesuaikan dengan banyaknya pegawai yang pensiun atau meninggal dunia.

Seperti tahun 2018 jumlah pegawai yang pensiun sekitar 600 orang, maka rekrutmen sesuai jumlah tersebut, kecuali pemerintah daerah melakukan rekrutmen dengan pola lain atau bukan sebagai ASN.

"Penerimaan ASN biasanya diutamakan untuk tenaga kesehatan dan guru, sedangkan untuk penyuluh lapangan KB bukan menjadi prioritas," katanya.

Terkait pelaksanaan Rekerda program KKBPK 2019, Siti berharap ada beberapa rumusan yang dihasilkan, karena Rakerda ini sebagai evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk merencanakan program 2019.

Selain itu, Rakerda ini digelar untuk melakukan singkronisasi sejumlah program yang digagas oleh BKKBN, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota.