"Hal ini disebarkan oknum untuk mematik ketakutan pada masyarakat sehingga tidak memberikan hak pilihnya," kata Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Moechgiyarto, pada rapat koordinasi penguatan pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri di Padang, Rabu.
Ia menjelaskan, 17 April adalah hari Rabu, kemudian Kamis "hari terjepit", Jumat hari libur kenaikan Isa Almasih, Sabtu dan Minggu libur lagi. Hampir sepekan libur. Hoaks chaos saat hari pencoblosan bisa mendorong masyarakat berbondong-bondong keluar dari Indonesia memanfaatkan libur panjang.
Akibatnya angka golongan putih (golput) menjadi tinggi dan partisipasi pemilih rendah.
"Mengantisipasi kabar hoaks ini semua pihak harus ikut berkomitmen menyukseskan Pemilu dengan mengajak masyarakat tenang dan memberikan hak pilihnya," katanya.
Tugas untuk menyukseskan Pemilu itu tidak hanya pada penyelenggara, tetapi juga pemerintah daerah, Babinkamtibmas, Babinsa, KPU dan semua yang terlibat.
“Menciptakan kondisi atau mengajak masyarakat untuk memilih pada 17 April. Bukan mengkondisikan untuk memilih kandidat tertentu, jangan disalahartikan. Polri dan jajaran pemerintah tetap dalam posisi netral,” tegasnya.
Sementara terkait, indeks kerawanan Pemilu, Moechgiyarto menjelaskan, Polri telah memetakan wilayah-wilayah rawan. Begitu pula dengan bentuk pengamanannya. Bahkan pemetaan dilakukan secara rinci, hingga ke TPS.
Sementara itu, Guru Besar FAH UIN Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra menilai kampanye hitam dan kampanye negatif tidak akan mengubah perilaku politik, atau mengubah perilaku orang untuk memilih orang. Hoak tidak akan mengubah jalan pikiran orang. Hoak hanya membuat kegaduhan saja.
"Lebih baik menyebarkan pesan positif untuk pemilu untuk kemajuan bangsa, dan daerah dari pada menyebar hoaks," katanya.
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
