Antara

Rio De Janeiro (ANTARA) - Kantor Kejaksaan Federal Brazil, Selasa, mengatakan pihaknya menentang rencana Presiden Jair Bolsonaro untuk mengizinkan pasukan bersenjata secara resmi memperingati kudeta militer Brazil ke-55 tahun pekan ini.

"Kudeta 1964... merupakan pemecah tatanan konstitusional yang kuat dan tidak demokratis " kata kantor pembela HAM, yang menjadi bagian dari kantor kejaksaan federal dalam satu pernyataan.

"Jika diulangi pada saat ini, perilaku pasukan militer dan sipil yang menggalakkan kudeta akan ditandai sebagai satu ... kejahatan terhadap tatanan konstitusional dan negara demokratis."

Berbicara di hadapan wartawan pada Senin, juru bicara Bolsonaro mengatakan presiden berencana mengizinkan militer untuk memperingati awal kediktatoran negara 1964-1985 pada Minggu, yang telah lama dijunjung tinggi oleh mantan kapten militer.

Meskipun langkah Bolsonaro, diharapkan tidak dimunculkan di publik oleh militer, meskipun acara tersebut berlangsung secara tertutup di barak-barak di Brazil.

Sejumlah kaum konservatif Brazil dan anggota militer Brazil memandang 31 Maret sebagai hari mereka membebaskan negara dari ancaman perebutan kekuasaan komunis. Namun banyak pula warga Brazil lainnya yang beranggapan itu sebagai masa kelam yang berujung pada pelangaran HAM, penghilangan paksa dan pembunuhan sejumlah aktivis politik.

Minggu, 31 Maret akan menjadi yang pertama sejak 2011 bahwa militer secara resmi akan memperingati tanggal tersebut.

Mantan Presiden Dilma Rousseff, gerilyawan sayap kiri yang pernah di penjara dan disiksa selama rezim tersebut, memerintahkan militer untuk menghentikan peringatan kudeta selama masa jabatannya.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Eliswan Azly
Copyright © ANTARA 2019