Kemenkum HAM dan Kemenag berkolaborasi layani masyarakat

Kami berharap sejumlah agenda yang tengah dibahas dalam kunjungan ini dapat terlaksana dengan baik

Jayapura (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nabire dalam melayani masyarakat

Kepala Divisi Keimigrasian Kemkumham Papua Hermansyah Siregar ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Rabu, mengemukakan kolaborasi itu terjalin ketika melakukan kunjungan kerja ke Kemenag Nabire pada Selasa (26/3).

Hermansyah menjelaskan kunjungan kerja itu dilakukan guna membahas sejumlah agenda di antaranya membangun sinergitas dan kolaborasi antara kedua instansi tersebut dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap sejumlah agenda yang tengah dibahas dalam kunjungan ini dapat terlaksana dengan baik," katanya,

Sementara itu Kepala Kemenag Kabupaten Nabire Katrin mengaku bersyukur dan merasa luar biasa oleh karena dikunjungi Kepala Divisi dari Kanwil Kemenkum HAM Papua. Menurutnya, kerja sama dengan Kanwil Kemenkum HAM sudah lama terjalin dengan baik.

"Tahun ini saya tidak menyangka sampai dikunjungi seorang Kepala Divisi Imigrasi ke Nabire hanya untuk pelayanan kepada calon jemaah haji kami," kata Katrin

Katrin berharap ke depan pelayanan Keimigrasian terhadap calon jemaah haji dari Kabupaten Nabire terus ditingkatkan dengan kolaborasi yang baik ini.

Kepala Kemenag pun meminta kepada kepada Kadiv Imigrasi untuk memikirkan pembangunan sebuah Kantor Cabang Keimigrasian di Kabupaten Nabire. "Nabire ini masuk dalam Wilayah Meepago ini sangat luas dengan wilayah kerja lima Kabupaten dengan moda transportasi darat," katanya.

Wilayah Meepago dibagi dalam lima Kabupaten, yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Deyai, Dekai dan Intan Jaya, hanya Kabupaten Intan Jaya saja yang menggunakan transportasi udara, sementara empat kabupaten lainnya menggunakan jalur darat.

Hal ini sangat menyulitkan calon Jemaah Haji yang hendak mengurus paspor, karena masyarakat harus mengurusnya ke Jayapura dan ke Kabupaten Biak. Sehingga pihaknya meminta kepada Kanwil Kemenkum HAM Papua agar membangun sebuah Unit Kantor Keimigrasian di Kabupaten Nabire untuk memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat.*