PMI DKI simulasikan pertolongan korban konflik Pemilu 2019

Jakarta (ANTARA) - Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta melakukan simulasi pertolongan korban akibat konflik Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 juga didukung elemen pemerintahan setempat seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Kesehatan, Dinas Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

"Apabila salah satu pihak yang tidak setuju dan kadang-kadang jika terjadi bentrokan, PMI sudah menyiapkan diri melalui simulasi pertolongan yang dibutuhkan untuk 17 April," ujar Kepala PMI DKI Jakarta Muhammad Ali Reza di Jakarta, Selasa.

Seluruh anggota PMI se-DKI Jakarta dan elemen pemerintahan lainnya melaksanakan simulasi di lapangan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas) untuk mengantisipasi adanya korban bentrok dalam perhelatan Pemilu 17 April 2019.

Skenario dalam simulasi tersebut menggambarkan massa melakukan unjuk rasa menentang hasil perhitungan pemilu di kantor KPU DKI karena dinilai terdapat kecurangan.

Unjuk rasa tersebut makin klimaks dengan cekcok mulut antar kedua kubu pendukung dan saling serang dengan melempar batu. Kemudian, salah satu pendukung melakukan serangan mendadak dengan melemparkan molotov.

Bentrokan tersebut tak dapat dihentikan sehingga peserta aksi unjuk rasa mengakibatkan bertambahnya korban luka-luka. Anggota PMI bersama anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertindak cepat mengamankan korban dan membawanya ke mobil ambulans untuk pertolongan pertama.

Selanjutnya, massa datang dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Bentrokan besar tak dapat terelakkan dan menimbulkan kekacauan.

Antar pendukung saling serang dan membakar kantor KPUD. Kemudian terjadi penyerangan sehingga menimbulkan korban tewas akibat aksi tersebut.

Awak PMI beserta anggota Kepolisian langsung mengamankan korban tewas, memasukkannya dalam kantung jenazah dan membawanya ke mobil jenazah.

Ali menyebutkan, penanganan korban bentrokan selama Pemilu akan tersebar di seluruh wilayah, terutama sekitar lima wilayah KPUD DKI Jakarta dengan 10-20 anggota di setiap pos pertolongan pertama.

"Kita prioritaskan masyarakat kita tidak memilih siapapun, kita memilih masyarkat yang benar-benar bgutuh pertolongan, dan itu menjadi tugas PMI Provinsi DKI Jakarta," ujar Ali.