Kediri (ANTARA News) - Ratusan warga mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk menolak aktifitas Gunung Kelud sebagai alasan penundaan pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak pada 1 dan 8 November mendatang. "Pemilihan kepala desa tidak perlu ditunda, kami ingin dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya," kata Slamet Widodo selaku koordinator aksi dalam orasinya di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jumat. Sebelumnya Kepala Polres Kediri AKBP Eky HF menyatakan, pihaknya tidak sanggup melakukan tindak pengamanan dalam pilkades serentak di daerah tersebut pada 1 dan 8 November. Alasannya semua anggota Polres Kediri dan jajaran di bawahnya sedang dikonsentrasikan untuk pengamanan di sekitar Gunung Kelud dan sejumlah lokasi pengungsian. "Sebenarnya tanpa melibatkan anggota kepolisian, pilkades ini sudah bisa dilaksanakan karena di masing-masing desa terdapat puluhan personel Hansip," kata Slamet. Apalagi, lanjut dia, sejak status Gunung Kelud ditetapkan Awas (Level IV) pada 16 Oktober lalu sampai sekarang belum terjadi letusan dan warga pun sebenarnya enggan mengungsi. Beberapa desa yang berada di dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) I letusan Gunung Kelud, seperti Sugihwaras, Sempu, dan Pandantoyo, juga dijadwalkan menggelar pilkades pada tanggal tersebut. "Kalau sampai ditunda, siapa yang menanggung biaya yang sudah telanjur dikeluarkan oleh panitia pilkades dan beberapa calon," katanya menambahkan. Sayangnya mereka gagal bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Erjik Bintoro, yang saat itu sedang ada kegiatan di luar kota. Sebelum menggelar orasi, ratusan warga dari beberapa desa menggelar doa bersama di halaman gedung DPRD Kabupaten Kediri di Jalan Sukarno-Hatta itu.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
