Bandung (ANTARA) - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan tidak netral terkait Pemilu 2019 kurang dari satu persen dari jumlah ASN seluruh Indonesia, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafrudin.
"(Kasus ASN tak netral di Pemilu) laporan sedang didata karena menyebar di kementerian dan lembaga. Alhamdulillah ASN tidak netral tidak begitu masif kurang dari satu persen. Jumlah ASN itu ada sekitar 4,3 juta," kata Menpan RB, seusai Pelantikan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Pimpinan Wilayah Jabar di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa.
Dia mengatakan pihaknya selalu mengimbau para ASN untuk menjaga netralitas di masa kampanye Pemilu 2019 dan menyarankan semua ASN untuk menentukan hak politiknya atau jangan sampai golput.
"ASN selalu kita imbau untuk netral dalam kehidupan politik. Betul ASN itu punya hak politik, tapi hak politiknya itu digunakan di bilik suara. Jadi netaral supaya kehidupan berbangsa dan bernegara, roda-roda pemerintahan berjalan baik," kata dia.
Pihaknya juga telah menyiapkan sanski kepada ASN yang tidak netral san meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tapi sanski itu telah diatur dalam peraturan yang berlaku.
"Untuk sanksi etika kelembagaan itu Bawaslu juga mengatur. Sehingga untuk ASN ikuti saja aturan yang ada," kata dia.
Menpan optimistis pelaksanaan Pemilu 2019 akan berjalan aman dan damai terlebih Indonesia memiliki pengalaman baik dalam melaksanakan pesta demokrasi lima tahun ini.
"Harus diingat bahwa Pemilu ini damai, konstelasi damai, Indonesia ini punya pengalaman," kata Menpan RB.
Baca juga: Menpan RB : hak politik ASN hanya di bilik suara
Baca juga: Bawaslu Tangerang awasi kegiatan ASN di media sosial
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019