Menkominfo: Nilai satelit sekitar Rp22 triliun

Pemerintah melakukan kebijakan keberpihakan. Kita bisa memberikan layanan internet di manapun, fokusnya adalah soal data

Ende, NTT (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pembangunan satelit jenis High Throughput Satellite (HTS) yang sedang dalam proses lelang diperkirakan mencapai Rp22 triliun.

"Belum tahu harganya, tetapi perkiraan kasar sampai nanti pengoperasiaannya selama 15 tahun sekitar Rp22 triliun juga," kata dia kepada wartawan di Ende, Flores, Selasa, terkait dengan rencana pembangunan satelit.

Ia mengatakan untuk satelit Palapa Ring secara keseluruhan sampai pada pengoperasian selama 15 tahun sekitar Rp21 triliun.

Pemerintah, katanya, akan menyelesaikan proyek satelit itu. Pengumuman pemenang lelang dilakukan pada April, sehingga akhir 2022 satelit sudah ada.

Dia mengatakan banyak peserta lelang pembangunan satelit itu tetapi sekarang tinggal dua perusahaan.

Dari dua perusahaan itu, satu perusahaan orientasinya teknologi Amerika Serikat dan satu lainnya berorientasi teknologi Eropa.

"Jadi yang membangun teknologi satelitnya di Eropa dan meluncurkannya dari Eropa, satunya fokus di Amerika dan membangun satelitinya di Amerika dan meluncurkannya dari Amerika Serikat," katanya.

Hal yang terpenting adalah dua perusahaan itu sudah lolos dari sisi teknisnya.

"Tinggal kita dari sisi legal dan harga. Jadi akhir pekan kemarin, kami sudah sampaikan draf kontraknya. Jadi tidak lagi setelah pengumuman pemenang baru kita membahas kontrak. Kami sampaikan kontrak dan mereka pelajari kemudian menyampaikan kepada pemerintah, termasuk harga penawarannya," katanya.

Kominfo akan meluncurkan satelit milik pemerintah. Pihak Kominfo telah menetapkan target bahwa peluncuran satelit jenis HTS itu dilakukan pada 2022.

Alasan peluncuran satelit HTS itu, karena pada masa mendatang saluran telekomunikasi akan didominasi oleh layanan data atau internet, sehingga satelit tersebut mendukung pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pelosok atau terluar.

"Pemerintah melakukan kebijakan keberpihakan. Kita bisa memberikan layanan internet di manapun, fokusnya adalah soal data," katanya.