Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan harga minyak internasional tidak akan menimbulkan masalah serius pada APBN 2007 maupun APBN 2008. "Secara overall sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau rata-rata sepanjang tahun jadi 70 dolar AS per barel (target APBN 60 dolar AS), maka jumlah surplus penerimaan di APBN kita justru akan meningkat ke Rp0,3 triliun-Rp0,5 triliun," kata Sri Mulyani usai halal bihalal di lingkungan Departemen Keuangan, Jakarta, Jumat. Menkeu menjelaskan pada saat persiapan nota keuangan dan APBN, sudah dibahas mengenai kemungkinan perubahan harga minyak. Nota keuangan APBN menyebutkan adanya aspek yang bisa mengubah komposisi APBN yaitu harga minyak. "Dari simulasi kita, kalau harga minyak naik yang biasanya gas berjalan seiring, maka dua-duanya akan menyebabkan komposisi penerimaan dan pengeluaran akan sama-sama naik," katanya. Mengenai anggaran belanja untuk subsidi, Menkeu mengakui, belanja subsidi akan naik bersamaan dengan naiknya penerimaan negara itu. "Namun kenaikan penerimaan akan lebih lebih banyak dibandingkan dengan kenaikan subsidi, makanya pengaruhnya kepada APBN adalah meningkatnya surplus sebesar Rp0,3 triliun-Rp0,5 triliun," katanya. Menurut dia, tambahan surplus itu baru dari minyak dan gas bumi saja, belum dari kenaikan komoditas lain, seperti batubara. "APBN secara umum tetap aman, namun perubahan harga ini akan sangat mempengaruhi konstelasi dunia yang memunculkan pertanyaan apakah seluruh `growth` perekonomian dunia akan tetap kuat atau tidak," katanya. Mengenai subsidi listrik, Menkeu mengemukakan komisi terkait di DPR bersama Departemen ESDM dapat membahas kembali angka di APBN jika ternyata kurang. "Kalau dirasakan jumlahnya tidak memadai dalam UU APBN 2008, ada fleksibilitas pemerintah untuk bisa mengeluarkan subsidi di atas dari apa yang sudah dialokasikan," katanya. Menurut Menkeu, APBN memiliki kemampuan untuk mengantisipasi naik-turunnya harga minyak internasional, namun bagaimanapun juga harus diwaspadai pergerakannya. "APBN dan perekonomian kita memiliki fleksibilitas untuk menyerap kenaikan harga itu, tapi tentu ada yang harus membayar lebih besar akibat kenaikan ini," katanya. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007