Seorang Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Suap Rp772,5 Juta

Jakarta (ANTARA) - Seorang anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Bulan Bintang Ferry Suando Tanuray Kaban didakwa menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sejumlah total Rp772,5 juta.

"Terdakwa Ferry Suando Tanuray Kaban menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp772,5 juta dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumut," ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Budi Nugraha, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Ferry Suando diketahui pernah buron selama 4 bulan dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 28 September 2018, karena Ferry mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan jelas.

Baru pada 11 Januari 2019, Ferry ditemani istrinya mendatangi Polsek Kelapa Dua, dan setelah melalui pemeriksaan singkat, Ferry diserahkan ke KPK ditemani istrinya. Pada hari itu juga ia ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih hingga saat ini.

Ferry adalah anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 ke-28 yang didakwa dalam perkara yang sama. Masih ada 10 orang lagi yang belum menjalani persidangan.

Uang suap Rp772,5 juta itu dalam dakwaan digunakan untuk empat kegiatan, yaitu pertama, pengesahan terhadap LPJB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012.

Pembagiannya, anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebesar Rp12,5 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp17,5 juta; ketua fraksi mendapat Rp20 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp40 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp77,5 juta.

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Wakil Ketua DPRD Sumut saat itu Kamaluddin Harahap kembali meminta "uang ketok" sebesar Rp2,55 miliar.

Pembagiannya adalah anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebesar Rp15 juta; anggota badan anggaran (banggar) mendapat tambahan sebesar Rp10 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp10 juta; ketua fraksi mendapat tambahan Rp15 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp50 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp150 juta.

Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014. Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah agar seolah-olah anggota DPRD Provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut tahun anggaran 2015. Untuk pengesahan kedua hal tersebut, anggota DPRD meminta Rp200 juta per anggota. Permintaan itu disanggupi dan akan diberikan setelah rancangan perda tentang APBD Sumut TA 2015 disetujui DPRD Sumut.

Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.