Gunakan mata uang lokal, perdagangan RI-Thailand naik 4 kali lipat

Sejak diimplementasikan pada 11 Desember 2017, total transaksi perdagangan melalui local currency settlement telah menunjukkan peningkatan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan nilai perdagangan antara Republik Indonesia (RI) dan Thailand yang menggunakan mata uang lokal (local currency settlement) atau tidak menggunakan dolar AS, mencapai Rp121 miliar dalam kurun Januari-Februari 2019 atau meningkat empat kali lipat dibanding periode sama di 2018 yang sebesar Rp30 miliar.

Gubernur BI Pery Warjiyo mengungkapkan selama 2018 nilai perdagangan antara Indonesia dan Thailand yang menggunakan mata uang lokal mencapai Rp58 miliar secara rata-rata per bulan

"Sejak diimplementasikan pada 11 Desember 2017, total transaksi perdagangan melalui local currency settlement telah menunjukkan peningkatan," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin

Local Currency Settlement (LCS) merupakan penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan di dalam wilayah salah satu negara dengan menggunakan mata uang lokal. Indonesia dan Thailand pertama kali menerapkan kerja sama LCS pada Desember 2017. LCS diimplementasikan untuk mengurangi ketergantungan masing-masing negara terhadap penggunaan dolar AS dan juga meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara.

Perkembangan penerapan LCS tersebut menjadi salah satu topik di pertemuan bilateral Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob di Jakarta.

"Pertemuan strategis tersebut membahas mengenai perkembangan perekonomian kedua negara serta arah dan implementasi kebijakan bank sentral terutama di bidang sistem pembayaran," ujar Perry.

Perry mengatakan kedua bank sentral menekankan pentingnya optimalisasi manfaat perkembangan ekonomi dan keuangan digital dengan berbagai inovasi teknologi terkini, termasuk penerapan kode respon cepat (Quick Response Code/QR Code) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara.

BI dan Bank Sentral Thailand juga tetap memitigasi potensi risiko yang mungkin terjadi dari berkembangnya sistem pembayaran, termasuk dari sisi stabilitas sistem keuangan, serta Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).

"Ke depan, kedua gubernur meneguhkan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua bank sentral, termasuk melanjutkan pertemuan bilateral dalam tataran Pimpinan Bank Sentral maupun dalam tataran teknis," kata Perry.