Partai pro-tentara unggul sementara dalam pemilihan Thailand

Bangkok (ANTARA) - Hasil sementara dari pemilihan umum di Thailand yang diselenggarakan pada Ahad menunjukkan partai pro-militer unggul sedikit daripada partai populis yang memimpin "fron demokrasi", hasil tak terduga dari pemungutan suara yang telah lama diundur setelah kudeta tentara tahun 2014.

Dengan 89 persen kertas suara sudah dihitung, Komisi Pemilihan melaporkan Palang Pracharat, partai yang pro-militer, unggul dengan meraih 7,0 juta suara. Partai tersebut mendukung pemimpin junta Prayuth Chan-ocha agar tetap berkuasa.

Partai oposisi utama Phue Thai Party, yang telah menang dalam tiap pemilihan sejak tahun 2001, berada di posisi kedua dengan meraih 6,6 juta suara.

Hasil sementara itu tidak menyebutkan berapa banyak perolehan suara oleh partai-partai peserta pemiliu di parlemen majelis rendah.

Thailand sudah diperintah oleh junta militer selama hampir lima tahun sejak Prayuth, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat, menggulingkan pemerintahan terpilih terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang juga digulingkan oleh tentara tahun 2006.

Thaksin kini berada di pengasingan.

Sekitar 80 persen dari 51,2 juta pemilih yang terdaftar memberikan suara mereka, kata Komisi Pemilihan sekitar sejam sebelum pemungutan suara ditutup pukul 17.00 waktu setempat.

Setelah tempat pemungutan suara ditutup, Reuters salah melaporkan Thai PBS TV --yang mengumumkan jumlah dari perolehan suara dari hasil jajak pendapat tetapi jumlah kursi bagi partai-partai yang ikut pemilihan itu yang disiarkannya berasal dari jajak pendapat terakhir sebelum pemilihan.

Angka-angka yang disiarkan Thai PBS TV berasal dari pusat riset Super Poll.

"Kami meminta maaf atas miskomunikasi staf kami kepada Reuters yang mengadakan exit poll," kata Paweenrat Sukpongpimon, pakar statistik di Super Poll.

Pemilihan tersebut akan menentukan susunan di Dewan Perwakilan yang berkursi 500. Majelisi rendah itu dan majelis tinggi, Senat, yang semuanya akan dtunjuk oleh junta yang berkuasa - akan memilih perdana menteri yang akan datang.

Sumber: Reuters