Konsep pemerataan ekonomi pemerintahan Jokowi pada jalur tepat

...kebijakan pembangunan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah sudah on the trackkarena dampaknya dirasakan hampir semua kalangan.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Ari Kuncoro menilai bahwa pemerataan ekonomi pada pemerintahan Presiden Jokowi dengan memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat menengah ke bawah merupakan konsep yang tepat, tercemin dari pembiayaan APBN banyak diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah.

Ari Kuncoro berpendapat sejak pertengahan 1990-an, kelas menengah perkotaan di Indonesia terus bertumbuh dan masuk dalam kelompok yang merasakan dampak kebijakan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Sementara untuk kelas bawah, mereka merasakan bantuan lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat), sarana irigasi, dan lainnya yang bersifat pemberdayaan," kata Ari dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Hal yang diupayakan pemerintah saat ini sudah benar fokus pada pemerataan, sehingga tidak ada lagi istilah yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin.

Oleh karena itu, Ari yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yakin jika kebijakan pembangunan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah sudah on the track karena dampaknya dirasakan hampir semua kalangan.

"Menurut saya tidak ada alasan bagi kelas menengah, terutama di perkotaan untuk tidak mendukung pemerintah," ujarnya.

Hal senada dikatakan Piter Abdullah peneliti ekonomi dari Center of Reform Economics (CORE).

Menurut Piter, meski belum sempurna, kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi sudah pada jalur yang benar.

Semua pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan publik, tak hanya kelas menengah, tapi semua kalangan.

"Hampir semua survei, tertutama yang menyasar tingkat kepuasaan terhadap kebijakan pemerintah, itu 70 persennya merasa puas," tegasnya.

Kalau pun ada yang tidak mendukung pemerintah, Piter mengatakan, hal itu lebih disebabkan ketidaksukaan.

"Terutama karena termakan hoaks, misalnya soal isu agama atau tenaga kerja asing," tegasnya.