Jokowi ajak ulama luruskan berita hoaks

Magelang (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengajak para ulama dan kiai untuk meluruskan berita-berita hoaks yang beredar menjelang pemilihan umum anggota legislatif dan pemilu presiden, 17 April 2019.

"Peristiwa besar pileg dan pilpres tinggal 24 hari lagi, kita tahu yang kita hadapi di media sosial, lapangan, dari rumah ke rumah tentang kabar bohong atau hoaks," kata Presiden di Magelang, Sabtu.

Presiden menyampaikan hal tersebut pada silaturahmi alim ulama dalam memperingati Hari Lahir Ke-96 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo Kabupaten Magelang.

Menurut Jokowi, kabar bohong sudah terlalu lama didiamkan. Maka, sudah saatnya direspons untuk meluruskannya.

"Kabar bohong yang beredar tersebut, antara lain, kalau pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menang, pendidikan agama akan dihapus, azan dilarang, legalkan perkawinan, dan perzinaan dilegalkan," katanya.

Ditegaskan kembali bahwa kabar bohong tersebut harus diluruskan karena akan berbahaya.

"Saya ajak para kiai dan ulama meluruskannya, siapa pun yang jadi presiden tidak mungkin akan menjalankan empat hal tersebut karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia," katanya.

Menurut dia, ada 9 juta orang percaya dengan kabar bohong tersebut. Kalau didiamkan, bisa menjadi 15 juta, 20 juta, dan seterusnya.

"Kalau saya sudah biasa difitnah selama 4,5 tahun ini, saatnya sekarang akan saya lawan. Tidak mau saya digitu-gitukan terus," katanya.

Selama ini dirinya difitnah bahwa Presiden Jokowi PKI, antek asing, antek aseng, dan antikiai.

Ia menegaskan bahwa Jokowi bukan antek asing, buktinya Blok Mahakam pada tahun 2015 sudah diambil alih dan dikelola Pertamina yang sebelumnya dikelola Jepang. Begitu juga pada tahun 2018 blok minyak dan gas Rokan yang sudah lebih dari 90 tahun dikelola perusahaan dati Amerika Serikat juga diambil alih.

"Tambang emas Freeport yang sudah dikelola 40 tahun perusahaan dari Amerika Serikat, kita ambil 51 persen. Ini saya bukan marah tetapi menginformasikan," katanya.

Menurut Jokowi, mengambil alih Freeport memang berat, negosiasi selama 4 hingga 4,5 tahun.

Pada kesempatan itu Jokowi mengajak para santri dan masyarakat untuk datang memilih di TPS pada tanggal 17 April 2019.

"Partisipasi pemilih harus setinggi-tingginya, jangan biarkan satu orang pun golput karena pemilu dengan biaya besar," katanya. ***2***