Polisi tegaskan jaga keamanan jelang Pemilu 2019

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Polda Metro Jaya menegaskan akan menjaga keamanan menjelang dilaksanakannya pesta rakyat Pemilihan Umum serentak pada April 2019 mendatang.

"Masyarakat tidak usah khawatir ya, kita ada TNI-POLRI akan menjaga Indonesia kok, seperti tadi di Halim sudah apel bersama di sana. Dan kami harapkan masyarakat juga bersama-sama kami menjaga kondusifitas keadaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat.

Situasi Jakarta, kata Argo, hingga saat ini beberapa pekan sebelum pemilu, masih kondusif dengan melihat aktifitas masyarakat Jakarta.

"Dengan melihat masyarakat Jakarta tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, kemudian juga kita lihat pengguna jalan dari sisi ekonomi, keamanan, juga dari sisi politik pun kita bisa katakan situasi Jakarta dalam kondisi kondusif," ucap Argo.

Terkait dengan sempat terjadinya ledakan petasan di lokasi nonton bareng di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, saat debat capres kedua beberapa waktu lalu yang statusnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, polisi menjamin kejadian seperti itu tidak akan terulang.

"Namun potensi gangguan keamanan tetap ada, terutama gangguan konvensional, seperti pencurian di wilayah pemukiman atau lainnya. Karenanya kami tingkatkan patroli dan kami harap kehati-hatian masyarakat dan saling menjaga satu sama lain," ucap Argo.

Sebelumnya, sekitar 100.000 personel TNI-Polri dan komponen masyarakat mengelar apel pengamanan kampanye terbuka dan pemungutan suara Pemilu 2019, di Lapangan Halim Perdana Kusuma, Jumat.

Inspektur Upacara yang dipimpin Menkopolhukam RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto, pada pidatonya menyampaikan, Bahwa TNI-Polri beserta komponen masyarakat harus mendukung dan menjaga persatuan dalam pemilu 2019 mendatang.

"Suksesnya suatu perhelatan demokrasi sangat tergantung kepada semua pihak, yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat, tetapi juga pihak pcnyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan," ujar Wiranto di Lapangan Halim Perdanakusuma.