Polda Papua laksanakan Operasi Mantap Brata 2018

TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilu serentak 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap..."

Jayapura (ANTARA) - Kepolisian Daerah Papua menggelar Operasi Mantap Brata 2018 dalam rangka pengamanan pemilu dengan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di halaman kantor gubernuran Papua di Dok II Bawah, Kota Jayapura, Jumat (22/3).

Apel dipimpin Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Sembiring dihadiri Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin, Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI Marinir Nurri Andrianus Jatmika, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano dan pejabat di lingkungan TNI/Polri.

Menkopolhukam Wiranto dalam sambutannya yang dibacakan Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, pemilu serentak yang akan dilaksanakan 17 April mendatang merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni lima jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan.

Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.

Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, tetapi juga pihak penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan, kata Wiranto.

Dia mengatakan, walaupun fungsi dan peran TNI-Polri berada di luar lingkup penyelenggara pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penyelenggaraan pemilu masih mendapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya, karena sebelumnya Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan pemilu di setiap daerah.

Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh karena itu, saya mengajak seluruh stakeholders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan yang ada.

“TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilu serentak 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu,” tegas Wiranto.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Sembiring dalam sambutannya menyampaikan belasungkawa atas terjadinya bencana alam banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura seraya menambahkan, pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tanggal 17 April sudah semakin dekat sehingga dengan dilaksanakannya apel untuk mengetahui kesiapan baik personil maupun materiil.

Prajurit TNI/Polri diminta bersiaga guna mengamankan pelaksanaan pemilu, baik itu pemilihan presiden/wakil presiden maupun legislatif, kata Mayjen TNI Sembiring.

Jumlah kekuatan prajurit TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengamanan pemilu sebanyak 453.133 orang didukung dengan alutsista sesuai potensi kerawanan.
Sedangkan di wilayah Papua disiagakan 15 ribu personil TNI/Polri untuk mengamankan pelaksanaan pemilu.