Utusan AS tuding Al-Houthi hambat kesepakatan perdamaian Yaman

Jakarta (ANTARA) - Duta besar Amerika Serikat untuk Yaman, Kamis, menuding gerakan Al-Houthi, yang bersekutu dengan Iran, mengulur waktu kesepakatan perdamaian pelabuhan utama Hudaydah --yang ditengahi PBB, dan mengatakan senjata milik kelompok tersebut menjadi ancaman bagi negara-negara di kawasan itu.

Pemerintah Yaman dukungan Arab Saudi dan kelompok Al-Houthi mencapai kesepakatan gencatan senjata dan penarikan pasukan dari Hudaydah, yang berada di bawah kendali Al-Houthi, dalam pembicaraan di Swedia pada Desember lalu. Kesepakatan tersebut merupakan terobosan besar utama dalam upaya mengakhiri perang yang berlangsung lebih dari empat tahun.

Saat sebagian besar gencatan senjata diberlakukan, penarikan pasukan belum dijalankan. Kedua pihak pun saling menyalahkan lantaran kurangnya kemajuan dalam menerapkan kesepakatan.

"Kami sangat frustasi dengan apa yang kami lihat saat kelompok Al-Houthi menunda dan mengulur waktu untuk menerapkan apa yang mereka sepakati di Swedia, namun saya memiliki kepercayaan yang sangat besar pada utusan PBB dan apa yang sedang ia upayakan," kata duta besar Matthew Tueller dari pelabuhan Aden, markas pemerintah yang diakui internasional, saat konferensi pers di TV.

"Kami bersedia bekerja sama dengan pihak lain untuk berusaha mewujudkan kesepakatan (Swedia) ini dan melihat apakah Houthi sebenarnya dapat menunjukkan kematangan politik dan mulai menjalani kepentingan Yaman dibandingkan bertindak atas nama mereka yang berupaya melemahkan dan menghancurkan Yaman," kata dia.

Puluhan ribu orang tewas dalam perang yang mengadu domba Al-Houthi dengan faksi-faksi Yaman dukungan koalisi pimpinan Arab Saudi, yang loyal kepada pemerintahan Abd-Rabbu Mansour Hadi. Kelompok Al-Houthi melengserkan pemerintahan Hadi di ibu kota Sanaa pada akhir 2014.

Konflik di kawasan tersebut secara luas dilihat sebagai perang perwalian antara Arab Saudi dan Iran. Al-Houthi membantah disebut sebagai boneka Teheran. Mereka mengatakan bahwa revolusi yang mereka miliki untuk melawan korupsi.

Sumber: Reuters