Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengemukakan, kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terukur di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua msih sangat diperlukan untuk mendukung pemberdayaan sipil.
"Fakta di lapangan masih menunjukkan, tertib sipil di Aceh dan Papua masih perlu dukungan dari TNI," katanya, kepada wartawan di ruang kerjanya usai berhalal bihalal dengan staf dan karyawan Dephan di Jakarta, Rabu.
Juwono mengatakan, tertib sipil yang sedang berjalan di Aceh belum berjalan maksimal karena masih menghadapi proses reintegrasi antara kelompok "pro NKRI" dan "pro GAM".
Sementara di Papua, masih sering terjadi perang suku sehingga tetap perlu dukungan aparat terutama polisi dan TNI dari belakang, untuk memberdayakan masyarakat sipil madani, tambah Juwono.
Pemerintah secara konsisten telah mengalokasikan DAK pada 2008 sebesar 24,0 persen menjadi Rp21,2 triliun dari tahun sebelumnya.
Sesuai UU, Propinsi Papua dan Aceh akan mendapatkan dana otonomi khusus masing-masing sebesar dua persen dari pagu DAU nasional, untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendidikan, sosial dan kesehatan.
Sementara itu Dephan dalam APBN P 2007 mengajukan dana sekitar Rp1,2 triliun, yang antara lain akan digunakan mendukung pemberdayaan dan pembinaan wilayah Aceh.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007