Namun, sesuai hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, angka Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total di Provinsi Gorontalo masih berada pada angka 2,5 anak per ibu.
Angka ini hanya turun 0,1 poin dari hasil SDKI tahun 2012, yakni 2,6 anak per ibu.
“Tentu ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, karena target kita adalah menurunkannya lagi menjadi 2,1 anak per ibu. Target tersebut sesuai dengan sasaran dalam RPJMN. Jika TFR tidak bisa diturunkan, maka Gorontalo ke depan akan mengalami ledakan penduduk,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dalam rapat koordinasi teknis kemitraan program kependudukan, keluarga berencana dan pengembangan keluarga tingkat Provinsi Gorontalo, Kamis.
Menurutnya, dari sisi luas wilayah, Gorontalo memang tidak memiliki masalah dengan penyebaran penduduk yang ada.
Namun, menurutnya perlu untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang akan berdampak buruk dengan adanya pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur dan penyediaan lapangan kerja yang membutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah.
“Jika angka kelahiran total ini meningkat, maka hampir pasti bahwa program bantuan yang masuk ke Gorontalo tidak begitu dirasakan masyarakat. Pemerintah juga harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan, air bersih, energi dan tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit,” kata Darda.
Untuk mencegah ledakan penduduk, dia mengimbau bupati dan walikota melalui dinas terkait agar memperhatikan serta mendukung sepenuhnya program-program kependudukan dan KB.
“Lewat kegiatan dan program kependudukan itulah, tingkatkan pemahaman masyarakat tentang pengaturan jumlah dan waktu yang ideal untuk memiliki anak, sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi keluarganya,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Edi Mu’in mengungkapkan pembangunan keluarga dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan serta dengan penerapan delapan fungsi keluarga .
Pembangunan keluarga diawali sejak seribu hari pertama kehidupan, kemudian berlanjut pada anak, remaja sampai berkeluarga, hingga lansia.
Saat ini, BKKBN Gorontalo telah melaksanakan program aksi di setiap tahapan keluarga tersebut dan melalui aktivitas kelompok kegiatan yang sudah ditetapkan menjadi layanan publik terintegrasi sampai tingkat kecamatan, desa dan atau kelurahan.*
Baca juga: Pemilihan alat kontrasepsi kewenangan suami atau istri ?
Baca juga: BKKBN: Pria Sumbar lebih banyak ber-KB
Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
