"Kita lihat berapa banyak kepala daerah, pejabat di pusat bahkan pimpinan partai yang terlibat kasus hukum," kata Herman Oesman pada dialog Pemilu yang digelar kerjasama Bawaslu Maluku Utara dan PWI Maluku Utara, Kamis (21/3).
Hal ini, kata Herman Oesman, ditandai dengan banyaknya pejabat baik pusat maupun daerah yang ditangkap karena terlibat kasus korupsi, bahkan pimpinan partai politik.
Menurut Herman Oesman, dari sekian penyebab demokrasi melahirkan para koruptor selain pemilu biaya tinggi, adalah soal kualitas pemilih. Harusnya kata Herman Oesman, pemilih atau masyarakat tidak memilih para wakil atau calon kepala daerah yang mempunyai reputasi kurang baik terutama yang diindikasi terlibat perbuatan hukum.
Oleh karena itu, pers harus hadir dengan memberikan informasi kepada public soal figur calon wakil rakyat atau calon kepala daerah yang memiliki integritas serta sepak terjang yang baik.
"Pers harus berani memberitakan siapa-siapa yang punya rekam jejak yang tidak baik, agar masyarakat tidak membeli kucing dalam karung. Hitam putih demokrasi Maluku Utara juga berada di tangan Pers," ujarnya.
Herman Oesman juga berharap, partai politik adalah pintu utama sebagai filter dalam melahirkan kader pemimpin yang berintegritas dan harus ada komitmen partai politik untuk tidak mengajukan calon bermasalah terutama masalah hukum.
Sementara itu, Plt Ketua PWI Maluku Utara, Halik Djokrora menegaskan, Pers harus berani memberitakan rekam jejak para calon, pers harus menyampaikan ke public mana calon yang layak untuk dipilih dengan pemberitaan rekam jejak mereka.
Dengan fungsi kontrol sosial yang menjadi tugas Pers, diharapkan melahirkan pemimpin yang bermartabat dan berintegritas.
"Pers bukan mengajak maysarakat untuk memilih figure siapa, akan tetapi Pers menyajikan melalui pemberitaan figure-figur terbaik," katanya.
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
