Presiden Jokowi bagi 5.000 sertifikat tanah di Bogor

Bogor (ANTARA) - Presiden Joko Widodo membagikan 5.000 sertifikat tanah kepada warga Kota Bogor dan Kabupaten Bagor, Jawa Barat, Kamis.

Jokowi tiba di lokasi pembagian sertifikat di Lapangan Parkir Bogor Nirwana Residence sekitar pukul 12.00 WIB.

Sertifikat tanah untuk rakyat ini dibagikan kepada 4.000 warga Kota Bogor dan 1.000 warga dari Kabupaten Bogor.

Dalam pembagian sertifikat tanah untuk rakyat ini, Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Jokowi mengatakan pembagian sertifikat tanah bagi rakyat sangat penting. Mengingat selama ini dirinya kerap mendapat laporan banyaknya sengketa tanah dan lahan antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan.

“Setiap saya pergi ke kampung, setiap saya pergi ke desa, di daerah-daerah manapun, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua, semuanya mengeluhkan sengketa lahan, tanah, ” kata Jokowi.

Kepala Negara menyebutkan sengketa tanah inni terjadi karena masyarakat tidak memegang tanda bukti hak hukum atas tanah, yang dikenal masyarakat sertifikat tanah.

Presiden menyebut di seluruh Indonesia, keluar 116 juta sertifikat, tapi di 2015 baru keluar 46 juta sehingga kurang 80 juta belum pegang bukti hak hukum atas tanah tersebut.

"Sehingga terjadi konflik tanah, karena 80 juta masyarakat belum pegang itu (sertifikat), karena sebelumnya ngurusnya ruwet," ungkapnya.

Untuk itu, Presiden mengatakan mempercepat pembuatan sertifikat yang sebelumnya 500 ribu per tahun sehingga dipercepat penyelesaiannya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan bahwa tahun ini seluruh Kota Bogor ditergetkan 100 persen bersertifikat.

"Perintah bapak untuk mempercepat mana yang mungkin kita selesaikan, Alhamdulillah Kota Bogor akhir tahun ini Insya Allah tanah 100 persen terdaftar," katanya.

Namun dia mengaku masih ada beberapa lahan yang belum bersertifikat hingga akhir tahun ini karena masih sengketa atau ketidakjelasan dasar hukum.

"Yang belum akan segera kami selesaikan secepatnya," janji Sofyan Djalil.

Sedangkan untuk Kabupaten Bogor yang wilayahnya sangat luas, Sofyan Djalil menargetkan 2025 seluruh tanahnya akan bersertifikat.