Kadin nilai swasta tertarik investasi di proyek KPBU perkeretaapian

Banyak teman-teman swasta yang berminat untuk masuk ke sektor infrastruktur kereta api, khususnya pihak-pihak swasta dari sektor pertambangan batu bara

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pihak-pihak swasta tertarik untuk berinvestasi dalam sejumlah proyek KPBU di sektor infrastruktur perkeretaapian.

"Banyak teman-teman swasta yang berminat untuk masuk ke sektor infrastruktur kereta api, khususnya pihak-pihak swasta dari sektor pertambangan batu bara," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa pihak-pihak swasta ingin membangun perkeretaapian, namun masih belum jelasnya wewenang PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Masih belum jelas wewenang antara PT KAI dan Ditjen Perkeretaapian, jadi ini harus segera dituntaskan agar supaya pihak swasta dapat berinvestasi di sektor perkeretaapian," kata Erwin.

Menurut dia, pihak swasta mau membangun prasarana, membangun sarana dan sebagainya khususnya yang berada di Sumatera.

"Banyak sekali tambang-tambang batu bara yang sekarang tidak bisa dikeluarkan batu baranya, karena persoalan logistik dimana mereka bergantung pada kereta api. Kita harapkan Ditjen Perkeretaapian bisa menyelesaikan masalah bagaimana wewenang daripada investasi dalam sektor perkeretapian di wilayah Sumatera," tutur Erwin usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kadin.

Terkait animo swasta untuk ikut terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur transportasi Kemenhub, Erwin menjelaskan bahwa animonya besar.

"Sebetulnya animonya besar, banyak pelabuhan yang sudah dibangun oleh pemerintah bisa dikelola oleh swasta, jadi secara bentuk kerjasamanya adalah pengelolaan," ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa banyak proyek di Kemenhub yang didanai oleh APBN, tinggal sekarang bagaimana pengelolaannya apakah akan dikelola oleh kementerian atau diserahkan kepada swasta.

"Mengingat biaya perawatan dan pengelolaannya besar, jadi itu yang pertama yang bisa ditawarkan dengan cepat. Banyak sekali pihak swasta yang ingin mengelola bandara, pelabuhan dan sebagainya," kata Erwin.