Pemerintah targetkan jalur KA 13.000 kilometer 2030

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menargetkan pembangunan jalur kereta api dari 6.000 kilometer menjadi 13.000 kilometer pada 2030.

"Tentunya bisa dibayangkan dengan jumlah penduduk 270 juta saat ini, kurang lebih dengan panjang rel 6.000 kilometer total kita berharap di tahun 2030 akan dikembangkan menjadi kurang lebih 13.000 kilometer," kata Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Yudi Karyanto dalam Indonesia Railway Conference di Jakarta, Rabu.

Yudi menyebutkan kebutuhan investasi untuk mencapai target tersebut, yakni sekitar 65 miliar dolar AS, baik untuk infrastruktur dan sarana.

Rinciannya, untuk jaringan rel antarkota ditargetkan mencapai 9.210 kilometer dan jaringan rel perkotaan 3.755 kilometer dengan kebutuhan pendanaan 30 miliar dolar AS.

Sementara itu, untuk kebutuhan lokomotif, yakni 5.314 unit, coach (kereta penumpang) 27.949 unit, gerbong 48.364 unit dan kereta perkotaan 6.229 unit senilai total 35,5 miliar dolar AS.

Untuk itu, menurut Yudi, dibutuhkan peningkatan investasi untuk pengembangan perkeretaapian melalui regulasi dan mekanisme kondusif serta membangun institusi pendanaan infrastruktur, mendorong peran swasta melalui kerja sama pemerintah swasta (PPP) serta menyediakan alternatif sumber pembiayaan.

Ia juga menyebutkan porsi pendanaan dari APBN hanya 36 persen, sementara BUMN dan sektor swasta mencapai 64 persen.

"Seharusnya tidak semuanya BUMN, cuma sekarang ini yang kuat-kuat itu BUMN ya," katanya.
Salah satu proyek yang tengah dikerjakan saat ini adalah KA Makassar-Parepare di mana adanya peran BUMN, yaitu Bosowa dalam yang akan mengangkut semen di jalur tersebut.

"Makasar-Parepare, pemerintah hanya bangun 'main line'-nya, terus perusahaan-perusahaan dan akses ke pelabuhannya mereka yang bangun," katanya.

Selain itu, dia menyebutkan, KA Bandara Kertajati yang juga ditargetkan rampung pada 2030.

"Tahun 2030 terakhir ya, kalau bisa Kertajati itu harus segera," katanya.