New York (ANTARA News) - Kantor PBB di Myanmar, Rabu mengatakan aspirasi-aspirasi dasar dari rakyat di negara itu tidak diperoleh dan unjukrasa-unjukrasa damai baru-baru ini adalah satu tanda jelas kegagalan pihak pemerintah di sana. Pesan oleh Tim PBB di Myanmar, yang dipimpin Program Pembangunan PBB (UNDP), dikeluarkan pada Hari PBB yang diperingati setiap 24 Oktober menandakan hari Piagam PBB, konstitusi organisasi dunia itu, yang mulai berlaku tahun 1945. Pernyataan itu menyerukan tercapainya pembangunan, kesejahteraan, perdamaian, keamanan dan martabat bagi semua orang. "Semua orang di dunia berhak memperoleh hak-hak dasar ini dan kebebasan," kata pesan itu. "Di Myanmar, unjukrasa-unjukrasa damai yang dilakukan menyusul kenaikkan secara mendadak harga-harga bahan bakar minyak 15 Agustus menunjukkan bahwa banyak aspirasi ini belum jadi kenyataan untuk rakyat di sini," katanya. "Kejadian-kejadian itu secara jelas menunjukkan perjuangan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, dan keperluan mendesak untuk menangani situasi hak asasi manusia yang memburuk di negara itu." Tim PBB itu mengatakan pihaknya telah mengizim pesan yang sama kepada pemerintah Myanmar. "Kecemasan rakyat secara jelas diutarakan melalui unjukrasa-unjukrasa damai baru-baru ini, dan itu dilihat semua orang untuk didengar," kata pesan itu. UNDP dan badan-badan lain PBB telah membantu pemerintah militer itu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk sekolah-sekolah, klinik-klinik dan rumah-rumah sakit. Tetapi badan itu mengatakan pendapatan per kapita di Myanmar kurang dari separuh dari yang diperolah rakyat Kamboja dan Bangladesh. Pesan itu mengatakan pengeluaran setiap keluarga rata-rata adalah tiga perempat dari pendapatan mereka untuk makan, satu dari tiga balita kekurangan gizi dan kurang dari separuh anak-anak mampu menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Ada sekitar 700.000 orang di Myanmar menderita malaria setiap tahun dan 130.000 lainnya menderita tbc, demikian DPA.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
