Wawali: kenaikan angka kemiskinan dipicu bencana gempa

"Kenaikan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di Mataram, melainkan juga terjadi secara umum di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB),"

Mataram (ANTARA) - Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan prediksi kenaikan angka kemiskinan di Kota Mataram, salah satunya dipicu karena terjadinya bencana gempa bumi Tahun 2018.

"Kenaikan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di Mataram, melainkan juga terjadi secara umum di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB)," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Rabu.

Pernyataan itu dikemukakannya menanggapi prediksi angka kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2019 sebesar 9 persen, naik dari angka kemiskinan tahun 2018 sebesar 8,96 persen dari Badan Pusat Statistik NTB.

Dikatakan Mohan, akibat bencana yang melanda daerah itu tahun lalu, tingkat kunjungan wisatawan menurun drastis, bahkan hingga di bawah 10 persen, dan investasi melemah sampai adanya penutupan sejumlah gerai pasar modern.

Bahkan, katanya lagi, hingga saat ini tingkat kunjungan hotel sangat sulit mencapai 40 persen ke atas, investor juga masih "wait and see", apalagi dengan kembali terjadinya gempa bumi teknonik 5,8 Skala Richter (SR) pada Minggu (17/3), menambah kekhawatiran pada wisatawan dan investor.

"Hal itu menjadi salah satu indikator yang memicu terjadinya kenaikan angka kemiskinan di kota ini," katanya.

Terkait dengan itu, untuk menekan supaya angka kemiskinan tidak terus naik ke depannya, pemerintah kota berupaya membangun kepercayaan masyarakat untuk memberikan keyakinan kepada diri sendiri bahwa kondisi Lombok, Kota Mataram, khususnya saat ini sudah aman dan normal.

"Setelah kita merasa yakin, barulah kita bisa menyampaikan ke masyarakat luar bahwa daerah kita sudah membaik dan bisa dikunjungi lagi," katanya.

Di sisi lain, pemerintah kota juga memicu agar investasi bisa bangkit lagi agar terbuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, apalagi setelah disahkanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dengan adanya RTRW ini sudah ada kepastian secara hukum, ruang-ruang mana di kota ini yang dapat digunakan sebagai lahan investasi yang baru di Mataram.

"Investasi inilah yang kita harapkan sebagai pemicu utama dalam mengatasi masalah sosial ekonomi masyarkat dengan dibukanya kesempatan kerja," katanya.

Di sisi lain, pemerintah kota berharap agar pemerintah pusat lebih sering melaksanakan kegiatan-kegiatan berskala nasional maupun internasional di Kota Mataram dan NTB pada umumnya guna mendukung tingkat huninan hotel di kota ini.

Sementara menyinggung tentang tidak tercapainya target pengurangan angka kemiskinan satu digit setiap tahun, wakil wali kota mengatakan bahwa komitmen penurunan satu digit tetap dilaksanakan.

"Tapi untuk kali ini dikecualikan karena kasusnya beda sehingg kita harus keluar dari komitmen tesebut. Saya yakin pihak provinsi bisa memaklumi itu sebab kenaikan angka kemiskinan untuk wilayah NTB juga jauh lebih tinggi," katanya. (*)