Pemerintah alokasikan Rp6 triliun sambung listrik gratis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian ESDM mengalokasikan dana APBN sebesar Rp6 triliun untuk bantuan biaya penyambungan instalasi listrik baru secara gratis di rumah-rumah warga kurang mampu.

"Tarif sambungan listrik itu masih banyak yang nggak sanggup. APBN juga menyediakan sekitar Rp 6 triliun," ungkap Menteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta, Selasa.

PT PLN (Persero) juga menyediakan bantuan serupa. Bahkan, PLN sudah menurunkan biaya sambung listrik untuk pelanggan 450 VA menjadi hanya Rp 500 ribu.

Tidak hanya itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya pun melalui Corporate Social Responsibility (CSR) melakukan aksi memberikan bantuan sambungan listrik gratis. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyaknya warga kurang mampu yang belum bisa membayar biaya sambung listrik.

Menurut Jonan, rumah tangga miskin yang memerlukan bantuan biaya penyambungan instalasi listrik baru dengan daya 450 VA masih mencapai kurang lebih satu juta lebih.

"Memang tantangannya adalah daya beli masyarakat atau saudara-saudara kita ada sebagian yang belum mampu membayar biaya sambung. Yang 450 VA, yang tidak mampu itu sekitar 1,2 juta rumah tangga," jelas Jonan.

Jonan pun mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan subsidi atas biaya penyambungan instalasi listrik baru di rumah-rumah masyarakat kurang mampu secara finansial.

"Tolong kepala dinas ESDM diberitahu kepada Gubernur, Bupati atau Walikotanya, kalau ada disisihkan dari APBD untuk mendukung biaya sambung listrik," pesan Jonan.

Upaya pemerintah dalam membantu pemasangan listrik tersebut merupakan salah satu cara untuk mengejar rasio elektrifikasi tahun ini sebesar 99,9 persen. Tahun lalu, rasio elektrifikasi rumah tangga sudah mencapai 98,3 persen.

Jonan memuji kinerja semua pihak terkait raihan tahun lalu tersebut karena dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, rasio elektrifikasi meningkat hingga 14 persen.

Jonan pun menegaskan komitmen Pemerintah dalam melayani semua lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akses listrik dengan harga yang terjangkau.

"Kita berusaha untuk melayani semaksimal mungkin seluruh saudara-saudara kita baik yang daya belinya tinggi maupun yang kurang tinggi. Inilah pentingnya listrik itu harus berkeadilan sosial," tegasnya. ***1***