Terdapat banyak kesempatan yang dapat diperoleh pengusaha India, khususnya di bidang infrastruktur, energi, dan teknologi informasiJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajak pengusaha India meningkatkan investasi di berbagai sektor dan daerah di Indonesia.
"Saya mendorong perusahan untuk menelusuri kesempatan, yang lebih baik untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia," kata Luhut saat memberikan kata sambutan dalam Forum Infrastruktur Indonesia-India di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, terdapat banyak kesempatan yang dapat diperoleh pengusaha India, khususnya di bidang infrastruktur, energi, dan teknologi informasi.
Menko Maritim juga menuturkan, Pemerintah Indonesia juga akan berupaya keras untuk memfasilitasi kebutuhan dari komunitas bisnis India untuk berinvestasi di Indonesia.
Luhut juga menyebutkan bahwa investor dari luar negeri juga harus mematuhi regulasi yang ada di Indonesia.
Ia mengemukakan keinginannya agar investasi yang masuk ke dalam negeri juga harus merata atau dengan kata lain selaras dengan keinginan pembangunan yang Indonesia-sentris.
Pada saat ini, ujar dia, Pemerintah Indonesia juga sedang memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Menko Maritim menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mendorong berbagai infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas sebagai upaya untuk mengurangi beban logistik.
Sementara itu, Vice Minister of External Affairs India Gitesh Sarma meyakini forum ini dapat membangun jembatan antara dunia usaha kedua negara dan meningkatkan partisipasi pembangunan infrastruktur.
"Kesenjangan infrastruktur dapat diatasi lebih cepat bila dunia usaha kedua negara bekerja sama dengan lebih erat," katanya.
Sedangkan, Dubes India untuk RI Pradeep K Rawat menyatakan bahwa India dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, yaitu sama-sama negara dengan ekonomi besar serta memilki populasi muda yang besar.
Terkait dengan infrastruktur, pemerintah terus mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur melalui program kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) guna mengatasi kesenjangan pembiayaan infrastruktur di dalam APBN.
Sebelumnya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan KPBU merupakan langkah menutupi kesenjangan pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp1.435 triliun.
Ia juga mengatakan, kemampuan APBN periode 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.
Kebutuhan anggaran itu mencakup sektor sumber daya air sebesar Rp577 triliun, jalan dan jembatan Rp573 triliun, permukiman Rp128 triliun, dan perumahan sebesar Rp780 triliun.
Baca juga: BKPM ajak investor India mengembangkan bisnis ke luar Jawa
Baca juga: Meski ekonomi global melambat, Luhut yakin capai target 20 juta wisman
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
