Pengamat sebut layanan bansos sebaiknya terpisah dari KTP

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan layanan bantuan sosial (bansos) sebaiknya memiliki kartu tersendiri, terpisah dari Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Menurut saya integrasi dalam satu kartu tidaklah mudah, sebaiknya tetap terpisah dari KTP, tetapi dari sekian banyak kartu-kartu yang ada juga perlu disederhanakan," kata Teguh yang dihubungi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya dalam debat cawapres putaran ketiga pada Minggu (17/3), Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa untuk berbagai layanan dan program pemerintah cukup melalui satu kartu, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Menurut Sandi, KTP merupakan kartu super canggih karena sudah memiliki chip dan teknologi di dalamnya sesuai dengan Revolusi Industri 4.0 maka semua kebutuhan bisa terlayani dengan hanya menunjukkan KTP.

Menanggapi hal tersebut, Teguh mengatakan KTP sebenarnya bisa digunakan untuk segala urusan, tetapi permasalahannya adalah data yang tersimpan sangat tidak 'update'.

"Jika ingin menggunakan KTP untuk semuanya sebenarnya bisa saja, tetapi permasalahannya membutuhkan waktu untuk melakukan upgrading dan updating database yang ada. Menurut saya integrasi dalam satu kartu tidaklah mudah," tambah dia.

Sementara Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin dalam debat tersebut mengatakan pemerintah akan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra-Kerja.

Terkait Kartu Sembako Murah dan KIP Kuliah, menurut Teguh hanya rebranding dari BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Program Beasiswa Bidikmisi.

Sedangkan Kartu Pra-Kerja merupakan ide baru, kartu ini digunakan bagi para pencari kerja untuk ikut pelatihan atau menjembatani dunia sekolah ke dunia kerja.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.