Natuna dinilai layak jadi percontohan industri perikanan nasional

...pemerintah perlu lebih mengembangkan Natuna sebagai percontohan industri perikanan

Jakarta (ANTARA) - Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang terletak di kawasan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan tempat yang tepat untuk dijadikan sebagai percontohan industri perikanan nasional bagi daerah-daerah lainnya.

"Sebetulnya pemerintah perlu lebih mengembangkan Natuna sebagai percontohan industri perikanan," kata pengamat sektor perikanan Moh Abdi Suhufan kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Abdi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu juga mengemukakan data yang menunjukkan bahwa frekuensi pengiriman komoditas perikanan dari SKPT Natuna sejak 2015 hingga 2018 kini ternyata telah mengalami peningkatan 3.161 persen, di mana perdagangan tersebut didominasi oleh kegiatan domestik atau antar-area.

Namun, lanjutnya, perdagangan yang termasuk ekspor tercatat dilakukan sejak tahun 2017, tetapi frekuensinya hanya kurang dari 0,05 persen.

Ia memaparkan nilai perdagangan perikanan SKPT Natuna pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp1,72 miliar, yang meningkat pada tahun 2018 hingga menjadi Rp356,98 miliar, meskipun aktivitas perdagangan tersebut masih sangat didominasi oleh kegiatan domestik atau antar-area di dalam wilayah Indonesia.

Sedangkan nilai ekspor yang mulai tercatat sejak 2017 adalah Rp8,8 miliar, yang meningkat menjadi Rp14,5 miliar pada 2018. "Terjadi peningkatan sebesar 65 persen," paparnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menyatakan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah harus diperkuat karena hingga kini, efektivitasnya masih dipertanyakan.

"Efektivitas kelembagaan yang ada saat ini dalam membaca proses perikanan masih dipertanyakan," kata Marthin Hadiwinata dalam diskusi tentang sektor kelautan dan perikanan yang digelar di Jakarta, 14 Februari lalu.

Menurut Marthin, kelembagaan seperti dalam bentuk BUMN seperti Perindo dan Perinus dinilai masih belum efektif dan optimal terutama bagi nelayan skala kecil.

Ia berpendapat bahwa pada masa mendatang masyarakat perikanan termasuk nelayan kecil mesti lebih dilibatkan lagi dalam proses produksi perikanan di Tanah Air.