DPRD Ternate masih temukan warga miskin belum memiliki BPJS

Ternate (ANTARA) - DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) masih menemukan warga miskin di daerah ini yang belum memiliki jaminan BPJS Kesehatan, baik dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

"Saat kami melakukan kunjangan ke berbagai kelurahan di Ternate, kami menemukan ada warga miskin yang tidak memiliki BPJS Kesehatan sehingga kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas," kata anggota Komisi III DPRD Ternate Nurlela Syarif di Ternate, Selasa.

Seperti yang dialami Azam, salah seorang warga miskin di Kelurahan Kalumpang tidak dapat menikmati pengobatan gratis atas penyakit hernia yang dideritanya di puskesmas, karena ia belum memiliki BPJS Kesehatan.

Menurut dia, masih adanya warga miskin di Ternate yang belum memiliki jaminan BPJS Kesehatan menunjukan bahwa kegiatan pendataan warga miskin di Ternate untuk mendapatkan jaminan itu belum dilakukan secara maksimal.

Oleh karena itu, Komisi III Kota Ternate yang di antaranya membidangi kesehatan segera melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Ternate dan pihak terkait lainnya untuk membahas masalah tersebut, karena masalah kesehatan merupakan sesuatu sangat mendasar bagi masyarakat.

Komisi III DPRD Kota Ternate, menurut Nurlea Syarif, sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan Ternate dan didapatkan informasi bahwa masih ada sekitar 900 kuota JKN bagi warga miskin di Ternate yang sampai saat ini belum dimanfaatkan.

Informasi dari BPJS Kesehatan itu harus ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dengan memasukan warga miskin di berbagai kelurahan yang sampai saat ini belum memiliki BPJS Kesehatan agar mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas atau rumah sakit.

Ia juga mengharapkan kepada BPJS Kesehatan Ternate dan seluruh puskesmas dan rumah sakit di daerah ini untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, baik yang mendapat jaminan dari pemerintah maupun mandiri.

Masalahnya selama ini masih sering muncul keluhan dari masyarakat pengguna BPJS Kesehatan atas tidak maksimalnya pelayanan yang mereka dapatkan saat berobat di puskesmas atau rumah sakit.