Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali menegaskan bahwa program 'hair'cut' bertujuan untuk membantu UMKM yang terjerat utang agar bisa bangkit dalam usaha yang mereka lakukan. "Pada prinsipnya, lebih banyak manfaat dari mudoratnya bila Bank-bank BUMN memberikan keringanan kepada UMKM yang bermasalah tersebut melalui program hair cut," ujar Menteri Suryadharma kepada wartawan, usai acara halal bihalal dengan segenap karyawan Kementerian Koperasi dan UMK di Jakarta, Senin. Yang akan mendapat program hair cut ini adalah pengusaha UMKM yang mempunyai NPL di bawah Rp5 miliar ke bawah dan beberapa depatemen menyambut baik keinginan bank-bank BUMN untuk program "hair cut" kredit macet usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sekarang ini tercatat sekitar Rp17,9 trilliun. Suryadharma Ali menjelaskan bahwa departemen yang setuju dengan program hair cut ini antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM dan Departemen Keuangan. "Ada sekitar 1.469.000 UMKM yang menunggak utang mereka di bank pemerintah dengan nilai sebesar Rp17,9 trilliun dan pemerintah pada prinsipnya setujui untuk melakukan restrukturisasi atas kredit macet UMKM di empat bank pemerintah seperti BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN. Apabila UMKM yang bermasalah ini tidak dibantu, maka kerugian bank juga akan tetap tidak bisa diatasi dan pengusaha UMKM juga akan terpuruk terus. Sementara itu, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, jadi karena itu berbagai usaha harus dilakukan agar pengusaha UMKM dapat berkiprah dalam usaha mereka kembali. Program hair cut ini bisa juga berupa 'write off', seperti penghapusan utang mereka di bank atau pemotongan berupa bunga atau pengurangan hutang, ujarnya, sambil menambah bahwa hal itu tergantung pada analisa bank terhadap UMKM yang bermasalah. Yang penting dengan dikeluarkannya mereka dari daftar hitam (black list) bank, tentu penguasaha UMKM ini mempunyai kesempatan untuk mendapat pinjaman dari bank dengan ketentuan bank yang baru agar mereka dapat memajukan usahanya. Menteri menambahkan bahwa kredit macet yang dialami oleh UMKM ini terjadi akibat kondisi perekonomian negara yang terpuruk di masa lalu, selain adanya persaingan usaha ketat. Perbankan menilai bahwa kredit macet yang menghimpit UMKM tersebut masih dalam tingkat wajar. Karena itu, Suryadharma berpendapat harus ada keinginan dari pihak perbankan untuk melakukan "hair cut" agar UMKM tersebut dapat kembali bangkit. Ia mengatakan bagaimana pun pemerintah harus menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kebijakan "hai rcut" agar usaha untuk membantu dan memberdayakan UMKM dapat berjalan dengan baik. Menurut dia, agar pengelola bank tidak tersangkut dengan aspek hukum, maka diperlukan kesatuan pandangan antara penegak hukum dan pelaksana UU No.49 tahun 1960. Sebelumnya Dirut BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaporkan program "hair cut" agar tidak terhambat dengan aspek hukum. Direktur Utama Bank BRI, Sofyan Bashir, mengatakan bahwa kebijakan mengenai program hair cut disesuaikan dengan peraturan bank yang ada. (*)

Copyright © ANTARA 2007