Kementan bantu RTM Sulbar melalui program Bekerja

Mamuju (ANTARA) - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian memberikan bantuan bedah kemiskinan rakyat sejahtera kepada rumah tangga miskin di lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

"Kegiatan ini merupakan program yang sangat menarik disebabkan program tersebut berkaitan dengan bedah kemiskinan demi kemajuan masyarakat Indonesia," ujar Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, di Mamuju, Sabtu.

Program Bekerja dari Kementan melalui dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp31 miliar itu menyasar 16.121 Rumah Tangga Miskin (RTM) di lima kabupaten di Provinsi Sulbar, yakni Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu.

Ia mengatakan, program penanggulangan kemiskinan Kementan tersebut diharapakan mampu memberikan kontribusi positif terhadap program lain yang dijalankan pemerintah, mulai dari program berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil di kementerian dan di lembaga lain.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diamanahkan untuk bekerja sama bagi semua pangku aamanah terkait, baik dari Pemprov Sulbar, pemkab, TNI dan Polri dengan harapan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Intervensi pemerintah terhadap kemiskinan menurut, Muhammad Idris, sangat serius, terbukti dari persentase dan data-data bantuan yang diturunkan ke Sulbar sangat besar.

Hal tersebut lanjutnya, dapat menjadi salah satu penunjang percepatan kemajuan bagi Provinsi Sulbar dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat Sulbar, jika program tersebut dapat berjalan dan tepat sasaran sebagai mana mestinya.

Menurutnya, segala bentuk kesuksesan dalam menyelesaikan program pemerintah harus dengan metode kedisiplinan yang baik, karena sebesar apapun bantuan anggaran dari pemerintah pusat jika dikerjakan tanpa kedisiplinan dan keseriusan bagi para stakeholder terkait maka pekerjaan yang dilakukan akan selalu menjadi sulit dan berat.

"Saya tetap optimistis inilah saatnya membuktikan kalau kita bisa disiplin dalam melakukan pekerjaan," katanya.

Ia mengatakan, peran dan fungsi TNI/Polri sangat diharapkan dalam penerapan di lapangan, terutama saat membantu para petugas dalam melakukan pengelolaan serta kerja yang serius demi tercapai daerah yang maju seperti keinginan bersama.

"Sebesar apapun anggaran dari pusat jika muara di daerah sangat sulit bekerja maksimal, maka pasti tetap akan sulit dalam penerapannya. Sehingga, harus ada perubahan yang tegas yang mengharuskan para aparat seperti TNI dan Polri turun tangan membantu menagani hal tersebut," ujar Muhammad Idris

Kepada para kabupaten yang diberikan amanah dan tanggung jawab terhadap penerapan program bantuan bekerja Kementerian Pertanian dan Peternakan Sekprov meminta agar dapat bersunggung-sungguh dalam melakukan bedah kemiskinan, sebab Pemprov Sulbar hanya dapat melakukan monitoring dan pekerjaan utama hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

"Kalau kita berbicara fakta, maka yang menjadi inti keberhasilan dan kegagalan terletak di masing-masing kabupaten maka dari itu mari kita bekerja sama dengan melakukan program Kementan dalam rangka pembenahan atau bedah kemiskinan di Sulbar," urainya.