Pemerintah perlu dorong kebijakan pro-industri ekspor bernilai tambah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah perlu lebih mendorong lebih banyak lagi terhadap kebijakan yang mendukung berbagai industri yang menghasilkan produk eskpor bernilai tambah agar Indonesia tidak lagi bergantung kepada ekspor bahan mentah.

"Pemerintah perlu mendorong kebijakan pro-ekspor kepada industri-industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi agar mampu berdaya saing di tingkat internasional dan selanjutnya dapat menambah kontribusi di neraca perdagangan Indonesia," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia mengingatkan bahwa saat ini, ada 10 sektor nonmigas yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan pada tahun 2019.

Kesepuluh sektor tersebut didominasi oleh komoditas seperti CPO (minyak kelapa sawit), kakao, kopi, karet, batu bara, dan juga sektor lainnya seperti ikan dan hasil laut, kayu dan furnitur, tekstil dan produk tekstil, kertas dan pulp dan nikel.

"10 sektor unggulan ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan nilai neraca perdagangan Indonesia karena berperan dalam lebih dari 30% kontribusi kepada seluruh ekspor," paparnya.

Namun, Ilman mengingatkan bahwa komoditas ekspor ini adalah komoditas agrikultur ekstraktif yang relatif memiliki karakteristik harga yang cukup volatil, seperti kakao dan kopi yang cukup rentan terhadap adanya perubahan cuaca drastis.

Hal ini dapat memicu terjadinya gagal panen terhadap komoditas ini dan pada akhirnya yang nantinya dapat mengancam hilangnya potensi ekspor.

Selain itu, CPO dan batu bara juga menghadapi permasalahannya masing-masing, seperti komoditas kelapa sawit saat ini sedang mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar Uni Eropa mengingat destinasi ekspor ini mempermasalahkan keberlanjutan (sustainability) dari industri CPO Indonesia terhadap dampak lingkungannya.

Sedangkan pasar utama batu bara seperti China sudah mulai menggeser penggunaan energinya menjadi energi terbarukan dari yang sebelumnya banyak menggunakan batu bara.

Untuk itu, ujar dia, sudah selayaknya kebijakan yang dihasilkan pemerintah tidak lagi hanya bergantung kepada bahan mentah tetapi membantu industri ekspor yang bernilai tambah di Nusantara.