Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR, Agung Laksono, mengharapkan pemerintah meninjau ulang kebijakan cuti bersama, terutama menyangkut jangka waktunya, karena cuti bersama yang berlangsung beberapa hari menimbulkan keluhan dari sejumlah pihak, khususnya kalangan industri. "Di negara lain, cuti bersama tidak lebih dari empat hari. Kita sampai 10 hari, mungkin libur bersama paling panjang di dunia," kata Agung Laksono di Press Room DPR/MPR Jakarta, Senin. Agung menyatakan khawatir dengan kebijakan pemerintah mengenai cuti bersama yang lamanya sampai 10 hari. Kekhawatiran timbul apabila tidak diikuti dengan upaya mendorong etos kerja di kalangan PNS. Akibatnya, cuti bersama justru bisa kontraproduktif dengan upaya mendorong peningkatan produktivitas nasional. Karena itu, perlu dilakukan kajian kembali apakah cuti bersama masih diperlukan atau tidak. Jika masih diperlukan apakah waktunya sampai 10 hari. Apakah sudah waktunya cuti bersama bila dikaitkan dengan kondisi produktivitas nasional. "Saya bukan tidak setuju. Tetapi, saya mengajak perlunya dikaji ulang, kalau perlu dilakukan audit mengenai manfaat dan mudharatnya," kata Agung. Cuti bersama yang terlalu lama, kata Agung, justru menguntungkan negara lain karena banyaknya masyarakat Indonesia yang ke luar negeri memanfaatkan cuti bersama yang begitu lama. "Jangan sampai cuti bersama justru menguntungkan negara lain, seperti Singapura dan Malaysia," katanya. Jika memang cuti bersama itu positif, maka kebijakan itu perlu dilanjutkan, tetapi perlu ditinjau lagi mengenai jangka waktunya. Kalau memang positif silakan. Tetapi kalau tidak, maka perlu ditinjau lagi, katanya. Kebijakan cuti bersama ini sebelumnya tidak pernah ada. "Sebelumnya ada kebijakan cukup menarik. Jika menghindari 'hari kejepit nasional', maka liburnya digeser. Misalnya, liburnya Rabu digeser Jumat sehingga liburnya Jumat sampai Minggu. Itu seperti di beberapa negara lain. Tadi jalanan tidak macet-macet amat. Jangan-jangan terlena karena cuti yang terlalu lama," katanya. Cuti bersama yang terlalu panjang tanpa dikuti dengan upaya peningkatan produktivitas akan berdampak negatif kepentingan negara dan juga bagi industri. "PNS itu pelayan publik, kalau libur terlalu lama tentu terjadi stagnasi," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2007
