Peserta JKN meningkat 83 juta jiwa sejak 2014

Jakarta (ANTARA) - Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meningkat sebanyak 83 juta jiwa selama lima tahun sejak 2014.

Berdasarkan data resmi BPJS Kesehatan yang diterima di Jakarta, Jumat, peserta program JKN pada 2014 sebanyak 133.423.653 jiwa menjadi 216.152.549 jiwa hingga Januari 2019.

Data per 1 Maret 2019 peserta program JKN sudah mencapai 218.132.478 jiwa.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat yang iuran bulanannya dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN maupun APBD.

Jumlah PBI pada 2014 sebanyak 95.167.229 jiwa bertambah sekitar 34 juta jiwa menjadi 129.813.314 jiwa per Januari 2019.

Per 1 Maret 2019 jumlah peserta PBI sudah mencapai 131.410.965 jiwa dengan rincian 96.097.366 peserta PBI yang dibiayai oleh APBN dan 35.313.599 jiwa dibiayai APBD.

Pemerintah menargetkan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) atau sebanyak 95 persen dari total penduduk Indonesia tercakupi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

BPJS juga telah bekerja sama dengan 27.211 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia dengan rincian 9.955 Puskesmas, 5.286 dokter praktek perorangan, 6.569 klinik pratama, 1.185 dokter gigi, 29 RS kelas D pratama, 2.249 rumah sakit, 239 klinik utama, 620 apotek PRB dan kronis, dan 1.079 optik.

Program JKN seringkali menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat karena setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut BPJS Kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Isu ini diprediksi akan menjadi pembahasan hangat oleh peserta debat ketiga Pemilu Presiden 2019 yang akan diikuti oleh calon wakil presiden.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno.

Debat ketiga yang akan diikuti oleh calon wakil presiden diselenggarakan pada 17 Maret mendatang di Jakarta, dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial budaya.