Round Up - Romahurmuziy kena OTT KPK - ANTARA News

Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima orang yang salah satunya diduga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, di salah satu hotel berbintang di Jln. Basuki Rahmat Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

"Infonya benar tapi tanya KPK, semua wewenang KPK," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Burung Mangera.

Rommy dilaporkan sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di salah satu ruangan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya OTT yang dilakukan KPK, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Itu ranah KPK, coba tanya KPK," ucap Barung.

Saat ini, pihak-pihak yang terkena OTT KPK telah dibawa ke Subdit III Tipikor Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengungkapkan ada beberapa orang yang saat ini tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolda setempat.

Pemeriksaan itu diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Jawa Timur.

"Saya belum tahu (siapa saja yang diperiksa. Tapi ada beberapa orang," kata Luki Hermawan.

Luki mengatakan, sampai saat ini KPK sedang memeriksa beberapa orang tersebut di ruangan Subdit III Tipikor Polda Jatim.

"Tadi pagi ada yang ke sini pinjam ruangan. Ada beberapa yang diperiksa. Saya belum tau dipinjam sampai kapan," ujarnya.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK mengamankan satu unit koper, satu kantong plastik berwarna putih berkas yang diduga barang bukti OTT tersebut dan membawanya ke mobil.

Sebelumnya KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang karib dengan sapaan Romi.

"Betul ada giat KPK di Jawa Timur, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Agus juga belum menyampaikan kasus apa yang menjerat Rommy. "Tunggu konpers lanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi," ungkap Agus.

KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status orang yang diamankan dalam satu OTT.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dibawa dari Mapolda Jawa Timur di Surabaya menuju Gedung KPK di Jakarta.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi membenarkan Romahurmuziy telah dibawa usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 09.30 WIB, dan keluar sekitar pukul 13.30 WIB.

"Sudah keluar itu dari tadi itu jam-jam setengah dua (13.30 WIB) udah keluar kan sebentar saja itu," ungkap Barung.

Romahurmuziy keluar bersama beberapa orang lain yang menjalani pemeriksaan luput dari pengawasan awak media, mengingat kesemuanya digelandang lewat pintu yang berlainan yakni di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim.

Namun demikian, Barung masih enggan mengungkapkan berapa orang yang diamankan, siapa saja yang diamankan, dan di mana mereka diamankan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim) mengklarifikasi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinformasikan terjadi di wilayahnya.

Kepala Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenag Jatim Markus saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat, menegaskan OTT tersebut tidak ada kaitannya dengan kementerian agama.

"Saya sudah baca beritanya yang mengabarkan tadi pagi ada penangkapan seorang ketua umum partai politik di Kanwil Kemenag di Sidoarjo. Sudah saya cek, tidak ada itu," katanya.

Markus memohon agar informasi tersebut diluruskan. "Intinya tidak ada OTT di Kantor Kemenag Sidoarjo atau wilayah Kanwil Kemenag Jatim lainnya tadi pagi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jatim Haris Hasanudin sampai dengan siang ini masih belum diketahui keberadaannya, menyusul santer diberitakan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) kepada terduga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Jatim.

Humas Kanwil Kemenang Jatim Markus di Sidoarjo mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara pasti keberadaan pimpinannya tersebut.

"Tadi sempat saya hubungi nomornya masih aktif, tetapi tidak diangkat. Coba nanti saya hubungi lagi," katanya saat dikonfirmasi di Kantor Kemenag Jatim.

Ia mengemukakan, pihaknya tidak berani menyimpulkan apakah ada kaitannya dengan OTT tersebut atau tidak, tetapi yang jelas pimpinannya tidak bisa dihubungi sampai dengan siang ini.

"Tadi pagi sempat ikut senam bersama, kemudian ada kegiatan biometrik haji di BG Juntion Surabaya," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan fakta di lapangan yang mengatakan bahwa tidak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lokasi ini. "Saya sampaikan bahwa tidak ada OTT di Kanwil Kemenag Jatim," katanya.

Sedangkan petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini masih sulit dikonfirmasi atas kabar operasi tangkap tangan terhadap Ketua Umum partainya Romahurmuziy.

Sekjen PPP Arsul Sani belum merespon baik ketika dihubungi melalui telepon selular maupun melalui aplikasi WhatsApp. Wasekjen PPP Achmad Baidowi juga belum dapat dikonfirmasi mengenai hal tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur Musyafa Noer mengimbau kader dan calon anggota legislatif yang maju melalui partainya tetap fokus menjelang Pemilihan Umum 17 April 2019.

"Kader harus tetap tegar dan bersabar menerima ujian ini, bahkan harus tetap fokus menjelang Pemilu," ujarnya ketika dikonfirmasi melalui ponselnya di Surabaya.

Ia juga mengakui bahwa ketua umumnya, Romahurmuziy atau akrab disapa Romi merupakan salah seorang yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya hari ini.

"Sepertinya iya, karena sejak tadi saya kontak orangnya tidak bisa. Mungkin semua alat komunikasinya sudah disita sama petugas," ucap ketua fraksi PPP DPRD Jatim tersebut.

Meski terpengaruh, namun politikus senior tersebut tetap berharap keluarga besar PPP tidak lengah, bahkan hilang konsentrasinya memenangkan kontestasi Pemilu yang kurang 31 hari lagi itu.

Terkait persoalan hukum, ia menyerahkan sepenuhnya terhadap aparat dan pihaknya menunggu arahan selanjutnya dari DPP karena menyangkut personal ketua umum.

Musyafa juga menjelaskan bahwa dirinya menerima laporan penangkapan ketua umumnya di salah satu hotel di kawasan Basuki Rahmat Surabaya, bukan di kantor Kanwil Kemenag Jatim di Sidoarjo.

Sedangkan, kehadiran Rommy di Jatim dalam rangka konsolidasi partai sejak Rabu, yaitu ke Malang Raya, kemudian Kamis ke Blitar serta Kediri, kemudian menginap di Surabaya.

"Saya tidak berada di hotel karena pulang ke rumah, lalu pagi tadi dapat kabar seperti itu. Tapi, bersama siapanya yang ditangkap di hotel saya juga belum tahu pasti," ujarnya.

Komentar Mahfud hingga JK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membuat cuitan di Twitter @mohmahfudmd tentang operasi tangkap tangan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi oleh KPK.

Cuitan itu ditulis Mahfud dengan bahasa Inggris menyertakan judul serta link berita daring tentang penangkapan Romahurmuziy.

"Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK dan Langsung Menuju Jakarta - ASUMSI --> As I told you at that night, in Darmawangsa Hotel: everything is matter of time.!," tulis Mahfud.

Jika diartikan, bunyi cuitan Mahfud adalah "Seperti saya katakan malam itu di Hotel Dharmawangsa: semuanya hanya masalah waktu."

Belum diketahui apa maksud cuitan Mahfud. Namun, Mahfud sendiri tercatat pernah berselisih dengan Romahurmuziy soal penetapan cawapres pendamping Jokowi.

Saat itu Mahfud mengaku diberitahu Romahurmuziy bahwa namanya sudah final akan dideklarasikan menjadi cawapres Jokowi.

Mahfud juga mengaku diminta pihak istana mengukur kemeja putih untuk digunakan dalam deklarasi cawapres. Namun pada saat pengumuman justru nama Ma'ruf Amin yang ditetapkan sebagai cawapres.

Sejatinya terkait penetapan Ma'ruf sebagai cawapres, Mahfud mengaku legawa. Namun, Romahurmuziy di kemudian hari menyatakan di media, tidak pernah menginformasikan kepada Mahfud bahwa namanya sudah final.

Romahurmuziy juga menanyakan siapa yang meminta Mahfud mengukur kemeja putih untuk digunakan saat deklarasi cawapres. Hal ini pun membuat Mahfud tersinggung.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVone, Agustus 2018, Mahfud berbicara lantang meminta Romahurmuziy tidak main-main dengannya. Di acara itu Mahfud juga menekankan dirinya ikut memburu Setya Novanto yang memiliki kasus korupsi.

"Mas, anda ini kok ngomongnya beda waktu ketemu saya, jangan main-mainlah. Dulu Setya Novanto punya kasus korupsi, dia senyum-senyum saja, dia bilang dilindungi oleh presiden. Lalu saya tanya melalui Pak Pratikno apa betul presiden melindungi Setya Novanto. Pak Pratikno bilang presiden netral dalam kasus hukum. Lalu saya buru Novanto, masuk bui, Jadi jangan main-main. Karena saya tahu catatan-catatan semua calon itu," ujar Mahfud di ILC kala itu.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Jusuf Kalla, mengatakan penangkapan Romahurmuziy (Romi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat berdampak pada kampanye partai tersebut dan pasangan capres-cawapres usungannya.

"Ya pastilah, terutama efeknya ke PPP, kalau (berdampak ke) PPP pasti juga ke yang lain-lain juga punya efek," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

JK meminta masyarakat menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait kasus dan status hukum terhadap Romahurmuziy.

"Saya belum tau, kita menunggu saja, menunggu (keterangan) yang benarnya, penjelasan KPK. Itu biar penjelasan hukum saja, kita tunggu penjelasan dari KPK," tutur JK.

Direktur Konten Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Fiki Satari mengatakan operasi tangkap tangan KPK terhadap Rommy adalah murni kasus pribadi dan tidak berkaitan dengan pilpres.

"Ini murni kasus pribadi tidak berkaitan dengan pilpres," kata Fiki dalam konferensi pers di Media Center TKN, Cemara, Jakarta.

Fiki mengatakan TKN sangat terkejut sekaligus prihatin mendengar kabar OTT itu. Meski demikian TKN mendorong agar penegakan hukum kasus itu tetap dilakukan.

Fiki menekankan OTT terhadap Romahurmuziy menunjukkan pemerintah tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung bagi siapapun warga negara tanpa terkecuali.

"Kami ingin mendorong proses ini supaya berjalan dengan baik dan transparan. Kami mendoakan Pak Rommy beserta keluarga dapat menjalani proses ini dengan kuat, dan semoga prosesnya dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar dia.

Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Tina Talisa meyakini operasi tangkap tangan KPK yang menimpa Ketua Umum PPP Romahurmuziy tidak memengaruhi elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

"Saya ingin menegaskan pernyataan Ketua TKN Pak Erick Thohir, yang menyampaikan bahwa kami meyakini tidak berpengaruh signifikan (terhadap elektabilitas), karena kasus ini murni kasus pribadi, tidak ada kaitannya dengan pilpres," klaim Tina Talisa.

Tina meminta seluruh pihak tidak mengaitkan kasus pribadi yang menimpa Romahurmuziy dengan pilpres. "Meskipun kami meyakini bahwa tetap saja ada yang berupaya menghubung-hubungkan dengan pilpres, tapi kami memastikan ini tidak ada kaitan dengan pilpres," ujar dia.

Tina mengatakan OTT itu merupakan bentuk nyata bahwa presiden dan pemerintah tidak melakukan intervensi hukum dan setiap orang setara di depan hukum.

Lebih jauh Tina menyampaikan TKN terkejut mendengar kabar OTT itu. TKN mendukung agar proses hukum berjalan seadil-adilnya.

"Kami mendoakan saudara Romahurmuziy dan keluarga diberikan kekuatan, dan kita berharap penegakan hukum ini akan terus dikedepankan sebagai praduga tak bersalah," ujar mantan presenter televisi swasta itu.

KPK amankan uang

KPK mengamankan 5 orang pada pagi ini di Jawa Timur, salah satunya adalah penyelenggara negara yaitu Ketua Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi XI DPR Romahurmuziy alias Romi, sisanya ada 2-3 orang pejabat Kemenag dan satu orang dari swasta.

"Tentu kami perlu mendalami lebih lanjut informasi-informasi tersebut dan KPK belum bisa menyebutkan siapa saja orang-orang yang diamankan," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam pecahan rupiah.

"Yang bisa disampaikan saat ini ada uang yang diamankan dalam pecahan rupiah, diduga itu terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian. Kementerian ini tidak hanya di Jakarta tetapi juga jaringan atau struktur Kementerian yang ada di daerah juga," tambah Febri.

KPK masih memeriksa kelima orang tersebut di Mapolda Jatim dan akan membawa Rommy ke Jakarta sehingga KPK belum memutuskan status hukum Rommy.

"Karena prosesnya masih berjalan sesuai hukum acara yang berlaku ada waktu paling lama 24 jam akan ditentukan status hukum perkaranya, apakah tetap di penyelidikan atau ditingkatkan ke penyidikan dan siapa yang menjadi tersangka kalau ditingkatkan ke proses penyidikan," ungkap Febri.

"Pihak-pihak yang diamankan dan saat ini berarti Polda Jatim akan dibawa ke kantor KPK Jakarta malam ini untuk proses lebih lanjut," tambah Febri.

Tim KPK mengamankan uang pecahan rupiah dalam OTT tersebut. "Ada uang yang kami amankan juga, karena itu ada diduga adalah bagian dari transaksi yang diindikasikan melibatkan penyelenggara negara tersebut," ungkap Febri Diansyah.

"Jadi dari pagi sampai siang tadi setelah kami mendapatkan informasi akan ada transaksi yang diduga melibatkan penyelenggara negara, maka tentu saja sesuai dengan tugas dan kewenangan KPK kami harus menindaklanjuti hal tersebut," ungkap Febri.

Namun, KPK belum memutuskan apakah uang itu merupakan suap atau gratifikasi atau bentuk korupsi lainnya.

"Saya kira belum tepat saya sampaikan sekarang karena proses masih berjalan dan ada waktu maksimal 24 jam nanti untuk menentukan status dan nanti akan kami jelaskan secara lebih rinci pada konferensi pers," tambah Febri.

Konferensi pers rencananya dilakukan pada Sabtu (16/3) sesuai dengan batas waktu OTT 1x24 jam.

"Informasi yang saya dengar tadi kelima orang diamankan di tempat yang berbeda tapi semuanya di Jawa Timur rincinya apakah itu di rumah di kantor di jalan atau di mana nanti kami sampaikan pada saat konferensi pers," ucap Febri.

KPK sebelumnya juga pernah menangani kasus suap terkait jual beli jabatan seperti yang dilakukan oleh Bupati Klaten.

"Bagi KPK, bahasa yang lebih tepat tentu terkait dengan pengisian jabatan kami tidak merespon itu saya kira karena dalam konteks hukum yang kami duga terjadi adalah diduga ada pemberian dan penerimaan uang terkait pengisian jabatan," tambah Febri.