Indonesia sampaikan pembangunan infrastruktur di Sidang IMT-GT

Pangkal Pinang (ANTARA) - Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubugan menyampaikan peran infrastruktur dalam konektivitas wilayah di Sidang ke-12 Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Strategic Planning Meeting (SPM).

Pada pertemuan tersebut Indonesia kembali didaulat menjadi Chairman atau Pimpinan Sidang untuk ICT-Transport Working Group sampai dengan tahun 2020 mendatang.

Adapun bertindak sebagai Pimpinan Sidang adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko didampingi oleh Atase Perhubungan Kuala Lumpur, Capt. Antoni Arif Priadi.

Sedangkan bertindak sebagai Ketua Delegasi Indonesia adalah Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian Netty Muharni yang memimpin anggota delegasi yang terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Capt. Wisnu menjelaskan bahwa Pertemuan IMT-GT 2019 ini menekankan mengenai perlu terciptanya konektivitas di bidang transportasi antara 3 (tiga) negara, meliputi transportasi darat, laut maupun udara.

Karena itu, pada pertemuan itu, Delegasi Indonesia menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan guna merealisasikan konektivitas tersebut, antara lain dengan membangun dan mengembangkan infrastruktur jalan, bandar udara, pelabuhan dan kereta api di beberapa provinsi di wilayah Sumatera yang memang menjadi lokasi yang berdekatan langsung dengan Malaysia dan Thailand dalam kerangka kerjasama IMT-GT.

“Pada pertemuan ini, kita menyampaikan perkembangan proyek-proyek infrastruktur, baik yang telah selesai ataupun yang memasuki tahap uji coba,” ungkap Wisnu.

Adapun proyek-proyek tersebut, lanjut Wisnu, antara lain meliputi proyek Tol Trans Sumatera, Jalur Kereta Api Trans Sumatera, LRT Sumatera Selatan, Pengembangan Bandara Hanandjoedin Tanjung Pandan, Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Terminal Peti Kemas Tahap I dan II Pelabuhan Belawan, serta Transportasi Multimoda yang menungkang Koridor Ekonomi Dumai-Malaka.

Wisnu menjelaskan bahwa Jalur Kereta Api Trans Sumatera atau Trans Sumatera Railway, adalah rute baru jaringan kereta api yang membentang sepanjang Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh.

Rekonstruksi rute baru ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas intra Sumatera.

“Saat ini kami telah memiliki 12 koridor dan kita juga telah menyelesaikan lintasan ke Bandara Internasional Minangkabau dan Prabumulih-Kertapati. Selain itu, Indonesia juga telah menyelesaikan dan mengoperasikan LRT sejak ASIAN Games 2018,” ujar Wisnu.

Sedangkan proyek utama pengembangan Bandar udara adalah proyek pengembangan Bandara Hanandjoedin di Tanjung Pandan, Belitung. Wisnu mengatakan, bahwa beberapa pekerjaan telah diselesaikan pada tahun 2018, meliputi Pengembangan Power House Station, Taxiway dan Apron Overlay, Pemasangan Cadangan Power Supply, Pengembangan Runway Strip dan RESA.

“Tahun 2019 ini direncanakan untuk menyelesaikan pekerjaan Runway Overlay dan Marking, Pengadaan dan Pemasangan Tanda Petunjuk Taxi, Pengembangan Stasiun Pemadam Kebakaran, Gedung Keamanan, Pumping House, serta pengadaan Solar Cell,” katanya.

Pada sektor transportasi laut, Indonesia melaporkan bahwa pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung telah mencapai tahap penyelesaian fase 1 dalam pembangunan Terminal Multipurpose, yang telah dioperasikan sejak awal 2019. Sedangkan untuk Pelabuhan Belawan telah memasuki fase 1 pembangunan container terminal yang telah mencapai 98 persen.

Selain itu, salah satu proyek kerja sama pada sektor transportasi laut yang menjadi highlight pembahasan pada pertemuan ini adalah perkembangan jalur penyeberangan RoRo Dumai-Malaka.

Wisnu mengemukakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut saat ini tengah melakukan berbagai persiapan dalam pengembangan Rute RoRo Dumai-Malaka, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi Riau, Pemerintah Kota Dumai, serta Instansi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya.

“Indonesia telah mengadakan rapat koordinasi nasional pada bulan Januari lalu untuk membahas kesiapan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan, baik sarana dan prasarana pelabuhan, kesiapan penyedia jasa angkutan penyeberangan, operator terminal, CIQS, dan dukungan keamanan untuk pengimplementasian RoRo Dumai Malaka ini,” katanya.

Ia beranggapan proyek RoRo Dumai-Malaka akan meningkatkan potensi kerjasama di bidang sosial-ekonomi-dan budaya antara Dumai dan Malaka.

Sebagai informasi, Pertemuan IMT-GT Working Group Meeting on Transport adalah pertemuan reguler antara tiga negara, Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk membahas dan memonitor proyek-proyek infrastruktur dan kerjasama sektor transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dicanangkan pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 yang digelar pada tanggal 20 Juli 1993 di Langkawi, Malaysia.

IMT-GT memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMT-GT. Melalui kerja sama IMT-GT, sektor swasta terus didorong menjadi “engine of growth”. Untuk tujuan tersebut, dibentuklah suatu wadah bagi para pengusaha di kawasan IMT-GT yang disebut Joint Business Council (JBC). JBC secara aktif ikut dilibatkan dalam rangkaian Senior Officials Meeting (SOM)/Ministerial Meeting (MM) IMT-GT setiap tahunnya.

Wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari kerja sama IMT-GT adalah provinsi-provinsi: Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Forum Kerjasama IMT-GT SPM saat ini telah memasuki tahun ke-12.

Agenda utama dalam penyelenggaraan tahun ini lebih menekankan pada perkembangan proyek dan rencana kerja sama diantara tiga negara periode 2019-2020.

Adapu berbagai macam proyek kerjasama yang dikembangkan meliputi bidang Pertanian dan Industri Agrobisnis, Pariwisata, Layanan dan Produk Halal, Konektivitas Transportasi, Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Investasi dan Perdagangan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepabeanan, Keimigrasian dan Karantina.