Kalau memang tidak bisa semuanya, lima daerah saja dulu. Atau paling tidak di awal ini minimal bisa tiga daerah saja sudah bagus (daerah layak pemuda)Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat HMS Kasdiono menyatakan pihaknya mendorong lima dari 10 kabupaten kota di provinsi itu menjadi daerah layak pemuda.
"Kalau memang tidak bisa semuanya, lima daerah saja dulu. Atau paling tidak di awal ini minimal bisa tiga daerah saja dijadikan daerah layak pemuda, itu sudah bagus," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia menyebutkan, lima kabupaten kota di NTB layak pemuda tersebut di antaranya, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima.
"Jadi sudah saatnya NTB menjadi daerah layak pemuda. Setidaknya ada beberapa daerah bisa ditetapkan sebagai daerah layak pemuda," ucap Kasdiono.
Ia menilai pertimbangan mengapa NTB, khususnya kabupaten/kota didorong menjadi daerah layak pemuda, salah satunya karena bagaimanapun partisipasi pemuda harus digalakkan. Terlebih di saat ini adalah era pada satu masa bonus demografi.
"Dalam bonus demografi yakni persentase terbesarnya adalah usia pemuda. Terlebih bonus demografi ada dua, yaitu bisa muncul secara produktif atau sebagai musibah bagi kita," katanya.
Kasdiono melihat peran kabupaten kota dalam mendukung para pemuda dilihatnya sudah cukup bagus. Hanya saja, perlu dilakukan dorongan agar dapat melahirkan sebuah regulasi.
Sebab, kata dia, salah satu syarat untuk daerah layak pemuda itu, mereka harus punya regulasi tentang kepemudaan paling tidak peraturan daerah (perda) kepemudaan.
Sebagai tindak lanjut dan keseriusannya dalam mendorong daerah layak pemuda ini, rencananya Kasdiono akan menyambangi sejumlah kepala daerah di NTB.
"Insya Allah, dalam waktu dekat ini saya akan bersilahturahmi dengan Wali Kota Mataram dan beberapa kepala daerah lainnya termasuk dengan Bupati Sumbawa untuk membahas persoalan ini," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB itu.
Adapun hal yang diharapkannya menjadi perhatian bersama yaitu soal Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
IPP NTB saat ini, katanya, berada di posisi cukup buncit dan memrihatinkan yakni berada di urutan ke-29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.
Karena itu, hal ini harus menjadi perhatian bersama bagaimana dilakukannya peningkatan paling tidak bisa berada di urutan tengah teratas.
"Kita di urutan ke-29. Nah, ini harus diperhatikan juga. Karena meningkatnya IPP juga mempengaruhi marwah daerah. Jadi sekarang bagaimana, terutama pihak terkait seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan juga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bisa bisa lebih cekatan," katanya.
"Dinas Pemuda dan Olahraga juga harus berperan aktif mendorong dan mengalakkan sosialisasi dan KNPI jangan melempem terpaku pada dualisme ditingkat pusat. Mari kita berbicara bagaimana membangun pemuda di NTB," katanya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa program kepemudaan tersebar di 21 organisasi perangkat daerah (OPD). Namun sayangnya OPD terkait belum melakukan upaya maksimal dalam mengurus pemuda.
"Program ini tersebar di 21 SKPD, di antaranya Dispora termasuk di Dinas Sosial. Jika semua OPD saja serius mengurus pemuda, tidak akan ada pengangguran ditataran pemuda NTB," katanya.
Baca juga: Menpora canangkan program kota layak pemuda
Baca juga: 10 kabupaten dan kota ini dinobatkan layak pemuda
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
