Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sempat diprotes warga Jepara, Kudus dan sekitarnya masih sebatas wacana dan belum ada rencana pemerintah merealisasikannya. Penegasan itu disampaikan Wapres menjawab pertanyaan Ketua DPD I Golkar Jateng, Bambang Sadono, saat teleconference antara Jusuf Kalla dengan lima ketua DPD Golkar yang akan menggelar Pilkada dalam waktu dekat ini, yakni Sulsel, Jateng, Jabar, Kalbar dan Sumut. Dalam teleconference dalam rangka HUT ke-43 Golkar dan disiarkan langsung TVRI itu, Bambang Sadono meminta pemerintah agar proyek PLTN itu dibatalkan. "Soal PLTN itu masih wacana masa depan. Presiden juga belum mengeluarkan persetujuan prinsip," kata Kalla yang juga Ketua Umum Golkar itu. Ditegaskannya kembali bahwa hingga saat ini masih belum ada rencana yang jelas dan pemerintah masih berwacana apabila energi listrik dirasakan semakin berkurang. Jadi, menurut Kalla, belum ada rencana pasti pemerintah untuk pembangunan PLTN itu dan kalaupun ada, tentunya harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Lebih lanjut Kalla mengatakan bahwa untuk saat ini pemerintah masih menggarap sumber energi alternatif seperti batu bara dan gas alam. Selain PLTN, Bambang Sadono juga menyampaikan soal pupuk dan benih yang sangat diharapkan petani setempat serta rivitalisasi pabrik-pabrik tebu di Jateng agar rendemen tebu produksi petani bisa ditingkatkan. Kalla mengatakan bahwa untuk masalah ketersediaan pupuk dan bibit, pemerintah sudah alokasikan dana yang cukup besar dan pemda jangan ragu-ragu menjalankannya. "Pemerintah menjamin semua resiko yang muncul untuk itu. Kita bangun banyak pabrik pupuk," ujarnya. Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur juga sedang diprioritaskan pemerintah pada saat ini, termasuk saluran irigasi yang mampu meningkatkan produksi pertanian. Mengenai pabrik gula, Wapres mengatakan semua akan direvitalisasi mulai tahun depan sehingga target nasional menyediakan gula nasional sebanyak 1 juta ton/tahun bisa dicapai. Sementara itu dari DPD Jabar, Kalla mendapat masukkan agar proyek jalan yang menghubungkan Garut-Nagreg serta Jalan Jatigede harus segera selesai agar kemacetan lalu lintas segera teratasi. Kalla mengatakan bahwa pemerintah sudah sepakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan. "Tinggal semuanya tergantung pada pemerintah daerah (pemda) masing-masing untuk membebaskan tanah yang akan digunakan untuk pembangunannya," kata Kalla. Tapi, Wapres berpesan, tentunya harga jual tanah rakyat itu harus yang baik atau di atas NJOP. Sementara itu di tempat yang sama Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan untuk proyek Jalan Jatigede sudah akan dimulai dan presiden pun siap meresmikan pada beberapa bulan ke depan. Sedangkan Ketua Dewan Penasihat DPD Golkar Jabar Dani Setiawan mengatakan percepatan pembangunan di Jabar dalam waktu dekat diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran dan juga dorong perkembangan industri di propinsi itu.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
